AMBON, Balobe.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku memperkuat pembinaan mental dan spiritual warga binaan melalui kerja sama dengan Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Kamis, (7/5/2026)
Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua lembaga sebagai upaya memperkuat pembinaan kepribadian, pelayanan sosial, dan pendampingan spiritual di lingkungan pemasyarakatan.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) Pemasyarakatan se-Kota Ambon serta para pejabat administrator di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku.
Perkuat Pembinaan Mental dan Spiritual
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, mengatakan pembinaan warga binaan tidak cukup hanya melalui pendekatan pengamanan. Menurut dia, pembinaan mental, spiritual, dan sosial juga menjadi bagian penting dalam proses pemasyarakatan.
“Kerja sama ini merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pembinaan yang menyentuh aspek mental, spiritual, dan sosial warga binaan,” kata Ricky.
Ia menjelaskan keterlibatan lembaga keagamaan menjadi langkah strategis dalam membantu warga binaan memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat.
“Sinergi ini menjadi energi positif dalam memperkuat proses pembinaan warga binaan agar mampu memperbaiki diri, membangun harapan baru, serta siap kembali dan diterima di tengah masyarakat,” ujarnya.
Fokus Pelayanan Kerohanian dan Sosial
Melalui kerja sama tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku dan Sinode GPM sepakat memperkuat berbagai program pembinaan. Program itu meliputi pelayanan kerohanian, pendampingan sosial, kegiatan edukatif, hingga program motivasi bagi warga binaan dan petugas pemasyarakatan.
Menurut Ricky, pendekatan humanis dan inklusif diperlukan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berdampak jangka panjang.
Kehadiran seluruh pimpinan pemasyarakatan dalam kegiatan itu juga menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi lintas sektor di lingkungan pemasyarakatan Maluku.
Gereja Dinilai Punya Tanggung Jawab Moral
Ketua Sinode GPM, Pendeta S.I. Sapulette, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan gereja memiliki tanggung jawab moral untuk hadir memberi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari panggilan kemanusiaan dan pelayanan gereja untuk menghadirkan harapan, pemulihan, dan penguatan moral bagi warga binaan,” kata Sapulette.
Ia berharap warga binaan memiliki semangat baru dalam menjalani proses pembinaan dan mampu membangun kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.
Dorong Reintegrasi Sosial Warga Binaan
Kanwil Ditjenpas Maluku menilai sinergi dengan lembaga keagamaan dapat memperkuat reintegrasi sosial warga binaan di masa mendatang.
Kolaborasi itu juga dinilai mencerminkan semangat kerja sama antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dengan kerja sama tersebut, Ditjenpas Maluku optimistis proses pembinaan warga binaan akan semakin efektif dan mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih positif.
Komentar