TIAKUR, Balobe.com – International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Yayasan Arika Mahina menggelar Sosialisasi Migrasi Aman, Pencegahan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang di Perairan. Bertempat di Kantor Klasis GPM Pulau-Pulau Letti Moa Lakor, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini menargetkan Angkatan Muda GPM (AMGPM) sebagai kelompok rentan yang masuk kategori pencari kerja yang berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Ketua Yayasan Arika Mahina, Ruth Saiya, menjelaskan bahwa posisi yayasannya dalam program Stream Project ini adalah sebagai mitra kerja lokal IOM Indonesia yang bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan program berjalan dengan baik.
Sosialisasi di Maluku Barat Daya ini merupakan rekomendasi dari kegiatan di Kota Ambon tahun lalu yang mengidentifikasi MBD sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan dua negara, Australia dan Timor Leste.
“Kegiatan di Kota Ambon tahun kemarin itu merekomendasikan bahwa Maluku Barat Daya itu adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan dua negara Australia dan Timor Leste. Oleh karena itu di Maluku Barat Daya ini selain di bulan Maret kemarin itu sudah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemda MBD untuk di bulan April ini bahkan besok di Kaiwatu kami punya tiga titik pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.
Tiga titik pelaksanaan kegiatan meliputi Desa Serwaru Kecamatan Pulau Letti, Pulau Moa dengan kelompok target AMGPM Daerah Letti Moa Lakor, dan Desa Kaiwatu sebagai kelompok masyarakat pesisir.
Ruth menegaskan bahwa tujuan berkolaborasi dengan AMGPM adalah agar semakin banyak anak muda di Kabupaten MBD, khususnya di Pulau Moa, memiliki pemahaman tentang migrasi aman, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penyelundupan manusia.
“Karena dari hasil pemetaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Daerah, kelompok yang bisa disebut rentan itu adalah kelompok usia yang di dalamnya ada Angkatan Muda. Karena mereka masuk dalam kategori kelompok pencari kerja atau yang karena pekerjaan mereka juga bisa bermigrasi,” katanya.
Ia berharap dari kegiatan sosialisasi ini, anggota AMGPM memiliki pemahaman dan pengetahuan agar baik diri mereka sendiri maupun masyarakat luas bisa mendapatkan informasi sehingga dapat memproteksi diri supaya tidak terjebak dalam migrasi yang tidak aman.
“Dan jangan sampai menjadi korban dari tindak pidana penyelundupan manusia dan atau bisa menjadi pelaku karena dengan bekerja menopang proses TPPO dan TPPM itu pihak yang membantu itu bisa dijerat juga secara hukum,” tegasnya.
Ruth menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bisa menjadi langkah yang baik untuk AMGPM Daerah Lemola untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat luas agar bisa memahami ketiga hal yang diedukasi dalam sosialisasi ini.
Sementara itu, Fungsional Umum Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Bruner Bard Souhuwat, menjelaskan bahwa keterlibatan Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku berawal dari permohonan IOM dan Yayasan Arika Mahina untuk memberikan sosialisasi hukum tentang Migrasi Aman, Pencegahan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang.
“Hal ini seiring berjalan dengan program aksi Pak Menteri Imigrasi pemasyarakatan yaitu salah satu poinnya tentang imigrasi bagaimana bisa menjadi corong untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan pelatihan, pemahaman hukum tentang apa itu TPPO, apa itu TPPM, dampak-dampak, sanksi-sanksi dan modus yang sekarang dilakukan secara masif oleh pelaku-pelaku atau jaringan-jaringan TPPO, TPPM yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Terkait pembangunan kantor imigrasi yang representatif, ia menyampaikan bahwa pada April dua minggu lalu Kantor Imigrasi Wilayah Maluku menerima kunjungan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten MBD. Dua minggu sebelumnya, Wakil Ketua 1 DPRD Johand A. Mose telah bertemu dengan Direktur Jenderal Imigrasi untuk memperjuangkan kantor imigrasi Moa yang representatif.
“Tentunya kita akan memperjuangkan putra-putri daerah sini agar bisa bekerja dan membantu imigrasi sebagai petugas di pos-pos tersebut,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan insan pers bersama-sama bergandengan tangan untuk menyuarakan pencegahan terjadinya TPPO dan TPPM di kawasan perbatasan MBD dengan memperjuangkan agar tahun ini pemerintah pusat bisa menghadirkan kantor imigrasi yang representatif di Pulau Moa.
Ketua AMGPM Daerah Letti Moa Lakor, Franki O. Knyartutu, menyampaikan bahwa sosialisasi ini sangat penting bagi masyarakat dan generasi muda karena target yang mengalami masalah TPPO dan TPPM sebagian besar adalah orang muda.
“Karena dari penjelasan materinya kita lihat bahwa target-target yang mengalami masalah-masalah TPPO dan TPPM itu masalahnya sebagian besar itu orang muda. Sehingga pengurus AMGPM Daerah Letti Moa Lakor meresponnya dengan segala baik karena subjek tadi adalah pemuda yang menjadi korban,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat tentang masalah ini, apalagi Daerah Letti Moa Lakor berada di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan dua negara, Australia dan Timor Leste.
“Harapannya dengan mengikuti sosialisasi ini mereka bisa menjadi pewarta ke cabang dan ranting sehingga diharapkan seluruh kader AMGPM memiliki informasi dan wawasan yang sama terkait dengan masalah Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang,” pungkasnya.
BALOBE.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung BALOBE.com di Akun Media Sosial dan di Whatsapp Chanel sekarang
Komentar