TIAKUR, Balobe.com – Dua pompa bensin sudah berdiri di Kota Tiakur, ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun antrian panjang, kekosongan stok, dan harga eceran yang melampaui batas tetap menjadi pemandangan sehari-hari warga. Kondisi itulah yang akhirnya memicu Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Maluku Barat Daya angkat suara keras: mendesak pemerintah daerah membangun Depo Pertamina sebagai solusi permanen atas krisis bahan bakar minyak yang terus berulang.
Dua SPBU di Tiakur nyatanya belum mampu mengakhiri kelangkaan bahan bakar. GMNI menuding lemahnya pengawasan pemerintah daerah sebagai biang kerok, dan mendesak solusi struktural yang lebih permanen.
Ketua DPC GMNI Maluku Barat Daya, Ridolof Loimalitna, menyampaikan desakan tersebut melalui pesan tertulis yang diterima redaksi Balobe.com pada Rabu, (18/3/2026). Dalam pernyataannya, Loimalitna mempertanyakan mengapa kelangkaan BBM terus terjadi bahkan setelah jumlah SPBU di Tiakur bertambah dari satu menjadi dua unit.
Pertanyaan itu bukan tanpa dasar. Penambahan satu SPBU yang semula diharapkan menjadi solusi nyatanya tidak mengubah keadaan secara signifikan. Stok kerap habis, warga antre berjam-jam, dan sebagian terpaksa membeli bahan bakar dari pengecer dengan harga yang jauh di atas batas relite mencapai Rp 60.000 per liter.
Harga BBM eceran Rp 60.000/liter yang beredar di Kabupaten MBD disebut telah melampaui batas harga resmi SPBU secara signifikan. Praktik ini merugikan warga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kepulauan yang tidak memiliki pilihan alternatif pasokan.
Loimalitna menegaskan akar masalah bukan semata soal jumlah SPBU, melainkan absennya infrastruktur penyimpanan strategis. Tanpa kehadiran Depo Pertamina di wilayah MBD, pasokan bahan bakar akan selalu rentan terhadap gangguan distribusi, cuaca buruk, dan keterlambatan pengiriman dari luar daerah. Ini yang ia sebut sebagai “lingkaran setan” kelangkaan yang tak pernah tuntas diselesaikan.
“Awal pertama satu SPBU terjadi kelangkaan, sekarang sudah tambah satu SPBU lagi sudah dua SPBU di Kota Tiakur, tetapi masih tetap terjadi kelangkaan BBM. Yang salahnya di mana?” tanya Ridolof Loimalitna Ketua DPC GMNI Maluku Barat Daya.
Di hadapan kondisi itu, GMNI MBD mengajukan dua solusi konkret yang ditujukan langsung kepada pemerintah daerah. Pertama, mendorong pembangunan Depo Pertamina di Kabupaten MBD sebagai langkah strategis jangka panjang. Kedua, mendesak Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Eksda) Pemerintah Kabupaten MBD untuk segera menertibkan praktik penjualan BBM ilegal yang menembus batas harga wajar.
Tuntutan Resmi DPC GMNI Maluku Barat Daya
- Pemerintah Kabupaten MBD segera mendorong pembangunan Depo Pertamina di wilayah Maluku Barat Daya sebagai solusi permanen kelangkaan BBM.
- Bagian Eksda aktif menertibkan penjual BBM eceran yang menjual di atas batas harga resmi SPBU, khususnya yang menembus angka Rp 60.000 per liter.
- Pemerintah daerah berperan aktif dalam pengawasan distribusi dan harga BBM agar masyarakat tidak dirugikan oleh spekulasi harga di tingkat pengecer.
Loimalitna tidak menahan kritik terhadap Bagian Eksda yang disebutnya lamban dalam merespons persoalan yang sudah berlangsung lama ini. Ia menegaskan bahwa pengawasan di lapangan adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Kami DPC minta Eksda berperan aktif sehingga jangan ada yang jual minyak lambung tinggi dari batas harga SPBU.” tegas Loimalitna
Tidak hanya itu, Loimalitna juga secara eksplisit menyindir aparat pengawas yang dinilai tidak proaktif. Dalam pesan yang langsung dikirimkan kepada redaksi, ia menggunakan diksi yang lugas dan tegas untuk menggambarkan kondisi pengawasan yang ia nilai belum berjalan semestinya.
“Eksda jangan terlalu tidur, harus berperan aktif.” ujarnya
Pernyataan Loimalitna juga menyiratkan pertanyaan yang lebih dalam: apakah kelangkaan yang terus berulang ini murni soal infrastruktur, atau ada dimensi lain seperti manajemen distribusi yang buruk, kebocoran penjualan, ataupun permainan oknum yang sengaja menahan stok demi keuntungan pasar gelap. Pertanyaan-pertanyaan itu, kata dia, harus dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Desakan GMNI MBD menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik saja sekali pun dalam bentuk SPBU kedua tidak serta-merta menyelesaikan krisis energi di daerah kepulauan yang terisolir. Tanpa kehadiran infrastruktur penyimpanan strategis, pengawasan harga yang tegas, dan komitmen nyata pemerintah daerah, warga Maluku Barat Daya tampaknya masih harus terus antre panjang dan merogoh kocek lebih dalam hanya untuk mendapatkan seliter bahan bakar.
Hingga berita ini diturunkan, Balobe belum mendapat respons resmi dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya maupun Bagian Eksda terkait tuntutan yang disampaikan DPC GMNI tersebut.
BALOBE.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung BALOBE.com di Akun Media Sosial dan di Whatsapp Chanel sekarang
Komentar