LANGKAH Hadianto Rasyid membentuk Dinas Ketenagakerjaan sebagai perangkat daerah tersendiri tidak bisa dibaca sekadar sebagai penataan birokrasi. Ia merupakan afirmasi arah kebijakan yang menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai domain strategis. Selama ini, penggabungan urusan tenaga kerja dengan sektor UMKM kerap melahirkan tumpang tindih mandat yang berujung pada minimnya fokus perlindungan buruh. Pemisahan ini menandai pergeseran menuju spesialisasi fungsi sebuah langkah yang mengisyaratkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan secara lebih terarah.
Dalam kerangka hukum, kebijakan tersebut memiliki basis yang kuat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memasukkan ketenagakerjaan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Konsekuensinya jelas: pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kewajiban untuk menghadirkan tata kelola ketenagakerjaan yang efektif. Mandat ini diperkuat oleh kewenangan kepala daerah dalam membentuk perangkat yang adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Momentum May Day pada 1–2 Mei 2026 di Palu menjadi konteks sosial yang memperkuat urgensi langkah tersebut. Aksi mahasiswa dan elemen sipil yang mengangkat isu outsourcing serta kecelakaan kerja memperlihatkan adanya kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil buruh dan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Tuntutan itu bukan sekadar simbolik, melainkan cerminan problem struktural dalam hubungan industrial.
Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, isu-isu tersebut telah lama memiliki dasar normatif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang manusiawi. Namun, dalam praktik, lemahnya pengawasan kerap membuat norma tersebut tidak sepenuhnya efektif.
Di titik ini, pembentukan Dinas Ketenagakerjaan dapat dibaca sebagai respons institusional yang sah terhadap tekanan sosial. Pemerintah Kota Palu tidak berhenti pada respons administratif, tetapi juga membuka ruang dialog dengan organisasi buruh. Sejumlah kelompok seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Federasi Pekerja Buruh disebut hadir dalam forum tersebut. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa ruang partisipasi mulai dibangun, meski konsolidasi representasi buruh tetap menjadi pekerjaan rumah.
Namun, kekuatan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh desain kelembagaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan pembagian tugas yang jelas. Tanpa itu, pembentukan dinas baru berisiko hanya menjadi ekspansi struktur tanpa peningkatan kinerja.
Fungsi pengawasan menjadi titik paling krusial. Tanpa pengawasan yang kuat, hukum ketenagakerjaan berpotensi menjadi sekadar norma tanpa daya paksa. Di sinilah kualitas sumber daya manusia, kapasitas institusi, dan koordinasi lintas pemerintahan menjadi penentu utama. Dinas Ketenagakerjaan tidak cukup hadir sebagai simbol; ia harus bekerja sebagai instrumen perlindungan yang nyata.
Dalam kerangka evaluasi, keberhasilan kebijakan ini semestinya diukur melalui manfaat sosial yang dihasilkan. Indikatornya bukan sekadar tersusunnya struktur organisasi, tetapi meningkatnya kepastian kerja, menurunnya praktik eksploitatif, serta membaiknya standar keselamatan dan kesejahteraan buruh. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Ke depan, kunci implementasi terletak pada kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Prinsip ini sejalan dengan semangat hubungan industrial Pancasila yang menempatkan dialog sebagai fondasi. Tanpa kolaborasi, kebijakan berisiko menjadi top-down dan kehilangan daya implementatifnya di lapangan.
Pada akhirnya, pembentukan Dinas Ketenagakerjaan di Palu mencerminkan pergeseran dari sekadar manajemen pemerintahan menuju arsitektur kebijakan sosial yang lebih progresif. Namun, legitimasi kebijakan tidak berhenti pada pembentukan institusi. Ia harus dibuktikan melalui kerja nyata yang menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi pekerja. Jika itu tercapai, Palu tidak hanya tumbuh sebagai kota berkembang, tetapi juga sebagai kota yang menegakkan martabat tenaga kerjanya.
Penulis: Yahdi Basma (Sastrawan Politik Palu)
Komentar