Untuk pertama kalinya dalam sejarah, utang pemerintah Indonesia menembus Rp9.600 triliun. Tahun 2026 saja, pemerintah masih menargetkan penarikan utang baru sekitar Rp832 triliun.
Masalah utamanya bukan hanya jumlahnya, tapi fungsi utangnya bergeser. Semakin sedikit dipakai untuk investasi produktif, semakin banyak dipakai untuk menutup kewajiban lama.
Utang mulai berfungsi sebagai alat bertahan, bukan alat mendorong pertumbuhan.
Rasio Utang: Lemah di Struktur Penerimaan
Secara hukum, rasio utang Indonesia sekitar 40% dari PDB, masih di bawah batas maksimal 60%. Di atas kertas, ini terlihat aman.
Tapi standar 60% itu diambil dari negara dengan rasio pajak sekitar 30%. Indonesia hanya punya rasio pajak di bawah 9%.
Dengan struktur penerimaan seperti ini, batas aman realistis Indonesia seharusnya jauh lebih rendah.
Bunga Utang: Sinyal Kerapuhan Fiskal
Sekitar 26% penerimaan pajak kini habis hanya untuk membayar bunga utang. IMF sendiri menyebut batas sehat maksimal 10%.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 80% utang baru dipakai untuk membayar bunga lama. Ini menunjukkan pola gali lubang tutup lubang sudah menjadi struktur.
Saat utang dipakai untuk membayar utang, sistem fiskal kehilangan daya pulih.
Beban Pusat Tapi Efeknya ke Masyarakat
Tekanan fiskal membuat transfer ke daerah dipangkas. Akibatnya, bantuan sosial, layanan publik, dan program lokal ikut menyusut.
Secara statistik, kemiskinan ekstrem turun. Tapi jumlah masyarakat rentan miskin justru naik 12,7 juta orang. Ini menunjukkan fungsi redistribusi APBN melemah.
Krisis fiskal selalu pertama kali terasa efeknya di level paling bawah.
Potong Anggaran: Efisiensi atau Distorsi?
Pemotongan anggaran sering dibungkus narasi efisiensi. Tapi di banyak daerah, yang terpotong justru sektor vital seperti pendidikan, UMKM, dan program sosial.
Contoh ekstremnya, anggaran MBG yang besar diambil dari sektor lain, menciptakan efek domino. Redistribusi terjadi, tapi tanpa analisis dampak menyeluruh.
Pemotongan tanpa desain sistemik hanya memindahkan masalah tanpa menyelesaikan masalah sebelumnya.
Masa Depan Fiskal: Masuk Mode Bertahan
Jika pola ini diteruskan, ruang fiskal negara akan makin menyempit. Anggaran pembangunan perlahan habis dimakan kewajiban bunga.
Negara mungkin tidak akan runtuh tapi bergerak di mode bertahan. APBN yang harusnya menciptakan pertumbuhan malah dipakai untuk menutup utang.
Risiko terbesarnya adalah negara terbiasa hidup dari utang tanpa pernah membangun jalan keluar.
Memperbaiki Mesin Pendapatan Negara
Masalah ini memiliki solusi meningkatkan kapasitas negara dalam menarik pendapatan. Rasio pajak harus naik, administrasi pajak diperbaiki, dan belanja negara harus lebih produktif.
Tanpa reformasi fiskal, pertumbuhan ekonomi tidak akan cukup cepat untuk mengejar laju pertumbuhan utang.
Negara tidak bisa keluar dari krisis fiskal dengan instrumen yang sama yang menciptakannya.
BALOBE.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung BALOBE.com di Akun Media Sosial dan di Whatsapp Chanel sekarang
Komentar