Angka pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 versi BPS memicu kontroversi. Para ekonom mempertanyakan validitas data yang dinilai terlalu tinggi dibanding indikator faktual.
Tiakur, BalobeNews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena prestasi, melainkan lantaran data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dinilai janggal oleh kalangan ekonom dan akademikus. Mereka mempertanyakan validitas angka yang dinilai terlalu optimistis, bahkan berseberangan dengan data fundamental ekonomi lainnya.
Dalam siaran pers yang dirilis Selasa, 5 Agustus 2025, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II sebesar 5,12 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian ini meningkat dibanding triwulan pertama yang hanya menyentuh angka 4,87 persen. Nilai produk domestik bruto (PDB) triwulan II disebut mencapai Rp 5.947 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 3.396,3 triliun atas dasar harga konstan.
BPS menyebutkan pertumbuhan ini ditopang oleh dua komponen utama: konsumsi rumah tangga dan industri pengolahan (manufaktur). Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen secara tahunan dan menyumbang 54,25 persen terhadap total PDB, sementara sektor industri manufaktur berkontribusi 18,67 persen.
Namun, data tersebut memunculkan pertanyaan besar. Sebab, indikator sektor manufaktur yang dirilis oleh lembaga independen justru menunjukkan sinyal negatif. Purchasing Managers’ Index (PMI) versi S&P Global—indikator utama kinerja manufaktur—selama kuartal II-2025 selalu berada di bawah angka 50, yang berarti kontraksi. Rinciannya: 46,7 pada April, naik tipis menjadi 47,4 di Mei, lalu turun lagi ke 46,9 pada Juni.
Kondisi ini tidak sejalan dengan klaim BPS tentang pertumbuhan industri manufaktur. Apalagi, sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki justru sedang lesu dan mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Indikator konsumsi pun tidak luput dari sorotan. Meski BPS menyebut konsumsi meningkat, sejumlah analis menilai daya beli masyarakat justru melemah. “Belanja masyarakat saat hari raya keagamaan tahun ini menurun dibanding 2024,” demikian kesimpulan kajian internal lembaga riset ekonomi independen yang beredar sejak pekan lalu.
Masih pada hari yang sama ketika BPS merilis data, Dewan Ekonomi Nasional dalam sebuah diskusi terbuka di Jakarta justru memperingatkan tentang ancaman judi online terhadap pertumbuhan ekonomi. “Tren transaksi judol (judi online) yang terus meningkat tidak hanya merusak struktur ekonomi rumah tangga, tapi juga menekan konsumsi riil,” demikian catatan resmi yang dipresentasikan dalam forum tersebut.
Sejumlah pihak mulai bertanya-tanya: mungkinkah angka pertumbuhan ekonomi itu sengaja didorong agar menyentuh level di atas 5 persen demi kepentingan pencitraan menjelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto? Sebab, nota keuangan yang akan disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi panggung politik penting bagi pemerintahan baru.
Spekulasi makin menguat karena pertumbuhan ekonomi yang dirilis itu nyaris menyamai pencapaian rata-rata rezim sebelumnya. Padahal, beban ekonomi baru seperti meningkatnya utang rumah tangga, stagnasi ekspor, dan volatilitas harga komoditas tengah melanda.
Jika pertumbuhan ekonomi riil tidak sejalan dengan indikator-indikator penunjangnya, maka validitas data perlu dipertanyakan.
Kecurigaan adanya rekayasa data mengemuka karena inkonsistensi angka antara versi BPS dan data-data sektoral lainnya yang lebih transparan. Apakah BPS tengah terjebak dalam tekanan politik untuk menampilkan angka yang menggembirakan? Ataukah ini semata kesalahan metodologis yang perlu dibuka ke publik? (OM-26)
Komentar