Ekonomi
Home » Berita » Wabup Kilikily Larang Pedagang Naikkan Harga BBM dan Sembako Jelang Nataru

Wabup Kilikily Larang Pedagang Naikkan Harga BBM dan Sembako Jelang Nataru

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memangkas anggaran tahun 2026 menjadi Rp800 miliar lebih, turun sekitar Rp200 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1 triliun. Pemotongan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran dari pusat ke daerah. Dari total anggaran tersebut, Rp700 miliar lebih bersumber dari dana transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mencapai Rp100 miliar lebih. Meski terpangkas, pemkab menegaskan komitmen untuk tetap mengutamakan sektor-sektor vital. "Anggaran kita tahun 2026 ini hanya Rp800 miliar lebih saja, itu sudah termasuk PAD. Kalau tahun sebelumnya itu kan Rp1 triliun, tetapi sekarang efisiensi anggaran. Akhirnya kita di punya anggaran dana transfer itu ada Rp700 miliar lebih, ditambah dengan PAD direncanakan Rp100 miliar lebih, makanya dapat Rp800 miliar lebih," ujar Wakil Bupati Maluku Barat Daya Agustinus Lekwarday Kilikily kepada BalobeNews di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2025). Agustinus menjelaskan, dari anggaran Rp800 miliar lebih tersebut akan difokuskan untuk empat sektor prioritas. Keempat sektor itu adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan gaji pegawai. Pemangkasan anggaran ini menjadi tantangan bagi pemkab dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Namun, tambah Kilikily dengan pengalokasian yang tepat sasaran, pemerintah daerah optimistis program-program prioritas tetap dapat berjalan efektif di tahun 2026," pungkas Kilikily.

Tiakur, Balobe.com – Wakil Bupati Maluku Barat Daya Agustinus Lekwarday Kilikily memperingatkan keras para agen dan pedagang untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sembako menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat yang mayoritas berpenghasilan terbatas.

Kilikily menegaskan, penjualan BBM harus sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Bagian Ekonomi dan Pembangunan Daerah (EKSDA) Kabupaten MBD. Sementara harga sembako harus tetap normal sesuai penetapan sebelumnya.

“Terkait penjualan BBM dan sembako, jangan sampai kita sudah masuk di awal Nataru ini lalu menaikkan harga. Karena itu mempengaruhi ekonomi di daerah ini,” tegas Wabup saat ditemui BalobeNews di ruang kerjanya, Selasa (16/12/2024).

Kilikily mengingatkan, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mencekik ekonomi rakyat kecil. Ia menyebut mayoritas warga MBD memiliki tingkat penghasilan sangat terbatas, sehingga kenaikan harga sekecil apa pun akan berdampak signifikan terhadap kehidupan mereka.

“Kalau harga sembako sudah seperti itu, tidak boleh menaikkan harga yang bisa mencekik rakyat yang tingkat pencarian atau penghasilan sangat terbatas. Jadi kita harap untuk harga sembako jangan dinaikkan sembarangan,” ujarnya.

GMNI Ambon Kritik Penertiban Pasar Mardika Tidak Konsisten

Untuk memastikan harga tetap stabil, Wabup meminta para pedagang sembako berkoordinasi ketat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten MBD. Koordinasi ini dimaksudkan agar penetapan harga transparan dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

“Sehingga harga sembako yang sudah ditetapkan selama ini tetap normal dan tidak menimbulkan keresahan dari masyarakat,” jelas Wabup.

Pemerintah daerah lanjut Kilikily dalam hal ini Dinas teknis terkait akan terus memantau pergerakan harga di pasar selama periode Nataru untuk memastikan tidak ada pedagang yang melanggar aturan. Pemkab MBD berharap imbauan ini dipatuhi demi menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di momentum perayaan keagamaan tersebut,” pungkasnya. (*Enos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement