Tiakur, Balobe.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Perubahan 2025. Keputusan bulat dari lima fraksi itu diambil dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten MBD, Rabu (22/10/2025).
Persetujuan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan 12 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Kelima fraksi yang menyetujui adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Cahaya, dan Fraksi Merah Putih. Rancangan peraturan daerah ini selanjutnya akan dievaluasi oleh Gubernur Maluku untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam Perubahan APBD 2025, target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp922,32 miliar, turun 17,04 persen dari APBD Murni sebesar Rp1,11 triliun. Penurunan ini merupakan penyesuaian terhadap realisasi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pemerintah Pusat, maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp964,58 miliar, turun 13,12 persen dari APBD Murni sebesar Rp1,11 triliun. Penurunan belanja diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada program prioritas daerah, seperti pelayanan dasar, strategi pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Sedangkan pembiayaan pendapatan pada APBD Perubahan 2025 dianggarkan sebesar Rp73,38 miliar, meningkat 128,99 persen dari APBD Murni sebesar Rp32,04 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp31,13 miliar, turun 7,43 persen dari APBD Murni sebesar Rp33,63 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan seimbang atau nol, menunjukkan struktur APBD Perubahan telah disusun dengan prinsip fiskal berimbang.
Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Petrus A. Tunay, menegaskan pemerintah daerah segera menyampaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah dilakukan evaluasi di tingkat provinsi untuk dibahas bersama. Ia juga berharap pemerintah daerah segera menyampaikan dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara APBD 2026.
“Terkait dengan seluruh aspirasi dari fraksi-fraksi, sejak hari ini 22 Oktober hingga 20 Desember, hanya ada sekitar 40 hari efektif. Pemerintah Daerah dan DPRD akan menyelesaikan tanggung jawab terkait sisa realisasi anggaran,” ujar Tunay.
Tunay menyebut secara rata-rata penyerapan anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah sudah mencapai 80-90 persen, namun ada yang masih di bawah rata-rata. “Harapan kami, 40 hari ini segera menunjukkan kualitas dan etos kerja sehingga pada suatu saat kita akan melompat pada presentasi yang memuaskan,” katanya.
Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, kritik, serta masukan konstruktif.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semua masukan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” kata Noach.
Bupati meyakini substansi perubahan anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur dasar, memberdayakan ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Ia mengutip pepatah lokal tentang semangat Kalwedo yang menyatukan untuk bergandeng tangan menyingkirkan ego sektoral dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Dengan semangat Kalwedo, mari kita terus melangkah bersama: Satu Hati, Satu Tujuan, untuk MBD yang Lebih Baik,” pungkas Noach seraya mengutip Nelson Mandela, “Segalanya tampak mustahil, sampai akhirnya hal itu tercapai.” (BN-26)
Komentar