JAKARTA, Balobe.com – DEWAN Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyuarakan keprihatinan serius atas dugaan penyalahgunaan anggaran negara dalam penyewaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI senilai Rp90 miliar. GMNI menilai kasus ini berpotensi mencederai integritas lembaga penyelenggara pemilu.
GMNI menegaskan bahwa penggunaan fasilitas jet pribadi tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang perjalanan dinas dalam negeri, yakni PMK 113/PMK.05/2012 yang telah diperbarui melalui PMK 119 Tahun 2023. Aturan tersebut mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Selain itu, GMNI juga menyoroti lambannya respons dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang belum menindaklanjuti surat resmi yang telah dilayangkan organisasi tersebut. Kondisi ini dinilai menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen pengawasan keuangan negara.
Tak hanya itu, respons Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga dianggap belum memuaskan. GMNI mengaku telah melakukan audiensi dan mengirimkan surat resmi, termasuk kepada Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, untuk meminta kejelasan terkait 59 titik penggunaan jet pribadi. Namun hingga kini, belum ada kejelasan ataupun tindak lanjut konkret.
Di sisi lain, sikap diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyikapi isu ini juga menjadi sorotan. GMNI menilai kemandekan respons dari sejumlah lembaga pengawas tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Wakil Ketua Umum II DPP GMNI, Tulus B. Lumbantoruan, menyatakan, “Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan keprihatinan yang sangat serius atas lambatnya proses penanganan dugaan penyalahgunaan fasilitas private jet oleh KPU RI. Kasus ini telah menyentuh substansi integritas penyelenggaraan pemilu yang seharusnya berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.”
Ia menambahkan, “Demokrasi tidak boleh hanya menjadi formalitas. Negara harus hadir secara nyata untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara dilakukan dengan prinsip kepatutan dan akuntabilitas.” tegasnya
GMNI mendesak seluruh lembaga terkait untuk segera memberikan kejelasan serta tindak lanjut yang transparan atas dugaan tersebut. Langkah cepat dan tegas dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjaga kredibilitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
BALOBE.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung BALOBE.com di Akun Media Sosial dan di Whatsapp Chanel sekarang
Komentar