GMNI dan HMI SBB Demo Tuntut Bupati Evaluasi Kadis Terkait Dugaan “Penumpang Gelap” PPPK Paruh Waktu

Seram Bagian Barat, BalobeNews.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Seram Bagian Barat bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang SBB menggelar aksi demonstrasi menuntut Bupati Asri Arman mengevaluasi seluruh kepala dinas yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan rekrutmen PPPK Paruh Waktu. Kedua organisasi mahasiswa ini menuduh adanya “penumpang gelap” dalam daftar penerima SK akibat manipulasi data secara masif dan terstruktur, Selasa (24/9/2025).

Aksi demonstrasi ini dipicu oleh dugaan praktik kecurangan sistematis dalam proses seleksi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten SBB. Kedua organisasi mahasiswa menilai bahwa sejumlah kepala dinas terlibat aktif dalam praktik manipulatif dengan menyusun data fiktif untuk meloloskan kandidat-kandidat tertentu yang tidak memenuhi kriteria.

Para demonstran menuntut pengangkatan PPPK Paruh Waktu harus dikawal ketat dan diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar memenuhi kriteria, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu. Mereka menekankan bahwa sebelum SK resmi diterbitkan dan ditetapkan, seluruh proses dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait wajib dievaluasi secara menyeluruh.

Aksi ini dianggap sebagai bentuk akumulasi kemarahan atas praktik nepotisme dan pembiaran yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Kabupaten SBB. Para mahasiswa menilai permasalahan ini bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi bagian dari praktik primordialisme birokratis yang harus dihentikan.

Kedua organisasi mahasiswa mengajukan lima tuntutan konkret kepada pemerintah daerah, diantaranya:

1. Kedua organisasi mahasiswa mengajukan lima tuntutan konkret kepada pemerintah daerah, diantaranya
   Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Kepala Dinas di Kabupaten SBB.
2. Copot Kepala Puskesmas Inamosol dan Kairatu.
3. Batalkan hasil rekrutmen PPPK Paruh Waktu yang diduga sarat manipulasi.
4. Transparansi dan audit independen terhadap seluruh proses seleksi PPPK.
5. Prioritaskan hak rakyat, bukan kepentingan kelompok elit birokrat.

Para demonstran memberikan ultimatum kepada Bupati Asri Arman untuk mengambil langkah tegas dalam waktu satu minggu, dengan ancaman akan melanjutkan perlawanan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Kami menilai bahwa proses seleksi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten SBB sarat dengan praktik kecurangan dan rekayasa sistematis, yang menyebabkan masuknya sejumlah “penumpang gelap” ke dalam daftar penerima SK. Dugaan kuat kami, sejumlah kepala dinas terlibat aktif dalam praktik manipulatif ini dengan menyusun data fiktif secara masif dan terstruktur,” ujar Lussy, yang turun sebagai jenderal lapangan aksi demonstrasi.

Ketua Umum HMI Cabang SBB, Acel Rahayaan, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen. “Kami menyatakan dengan tegas bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu harus dikawal ketat dan diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar memenuhi kriteria, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu. Sebelum SK resmi diterbitkan dan ditetapkan, seluruh proses dan kinerja OPD terkait wajib dievaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.

Ketua DPC GMNI SBB, Tubaka, memberikan ultimatum tegas kepada bupati. “Kami melihat ini bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi bagian dari praktik primordialisme birokratis yang harus dihentikan. Jika Bupati Asri Arman tidak mengambil langkah tegas dalam minggu ini, maka kami nyatakan siap untuk terus bergerak dan melawan ketidakadilan bahkan jika harus ‘berdarah-darah’ di atas tanah Saka Mese Nusa,” tutupnya.

(BN-26)