JAKARTA, Balobe.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai gejolak ekonomi, gelombang demonstrasi, hingga serangkaian kasus korupsi yang menyeret sejumlah korporasi besar. Tren #KaburAjaDulu yang viral di media sosial menjadi potret keresahan publik terhadap berbagai persoalan yang melilit negeri.
Kondisi ekonomi menjadi ujian terberat. Kelangkaan gas LPG 3 kilogram dan beras merebak di berbagai daerah, memicu kepanikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex), salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, menambah daftar panjang persoalan ketenagakerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 79.302 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang 2025.
Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru mencatatkan rekor tertinggi di level 8.700. Di sisi lain, harga emas menembus Rp2,5 juta per gram, sementara Bitcoin mencetak rekor baru Rp2,1 miliar, mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang mendorong masyarakat beralih ke aset safe haven.
Sejumlah kebijakan kontroversial mewarnai tahun pertama pemerintahan. Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang mewah, pemblokiran rekening bank yang menganggur tiga bulan, hingga penyitaan lahan terlantar selama dua tahun menuai pro-kontra. Kebijakan pengenaan royalti bagi kafe yang memutar musik juga memicu protes pelaku usaha.
Pendirian Danantara, holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam restrukturisasi korporasi milik negara. Namun, utang kereta cepat Whoosh yang membengkak hingga Rp118 triliun menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas megaproyek tersebut. Menteri Keuangan Purbaya menggelontorkan dana Rp200 triliun ke bank-bank BUMN Himpunan (Himbara) untuk menjaga stabilitas sektor perbankan.
“Kami memahami kondisi ekonomi sedang tidak mudah, tetapi langkah-langkah yang diambil merupakan bagian dari reformasi struktural jangka panjang,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian dalam keterangan pers, Kamis pekan lalu.
Di bidang hukum, pengesahan RUU TNI yang memperbolehkan perwira aktif menduduki jabatan sipil memicu kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI. RUU KUHAP yang disahkan setelah menuai kontroversi, sementara RUU Perampasan Aset masih tertunda pembahasannya di DPR.
Kasus korupsi besar mewarnai tahun ini. Kasus Pertamax oplosan yang merugikan negara Rp193,7 triliun, korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp11,7 triliun, hingga kasus impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Wilmar Group tersangkut kasus ekspor minyak sawit senilai Rp11,8 triliun, sementara Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi diduga terlibat korupsi akuisisi kapal. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga berhadapan dengan dugaan penyelewengan dana.
Gelombang demonstrasi mengiringi berbagai kebijakan. Demo “Indonesia Gelap” memprotes pemadaman listrik bergilir, demo di Pati menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 500 persen, serta penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan perumahan DPR sebesar 300 persen.
Rangkaian bencana alam menambah beban pemerintah. Banjir bandang dan longsor melanda Sumatera dan Malang, banjir rob di Subang dan Jakarta Utara akibat tanggul laut bocor, hingga erupsi serentak Gunung Semeru dan Lewotobi yang memaksa ribuan warga mengungsi.
Isu lingkungan dan kesehatan juga mencuat. Pencemaran limbah nikel di Raja Ampat mengancam ekosistem laut, penyebaran zat radioaktif di Cikande, Tangerang menimbulkan keresahan, sementara kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah mempertanyakan sistem pengawasan pemerintah.
“Program MBG adalah prioritas kami, dan kami akan terus memperbaiki sistem pengawasan untuk memastikan tidak ada lagi korban keracunan,” tegas Menteri Kesehatan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Di kancah internasional, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS di tengah perang dagang Amerika Serikat-China yang makin memanas, konflik Israel-Iran yang berkepanjangan, dan ketegangan Thailand-Kamboja. Langkah ini dinilai sebagai upaya diversifikasi kemitraan ekonomi dan politik luar negeri.
Prestasi sepak bola Indonesia juga mengecewakan. Pelatih Shin Tae-yong dipecat dan diganti Patrick Kluivert setelah gagal membawa timnas lolos ke Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas U-23 gugur di perempat final Piala Asia, sementara kontingen SEA Games 2025 Thailand tidak mampu melewati fase grup.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet pertama sambil menyusun ulang kurikulum sejarah Indonesia yang menuai perdebatan akademisi. Publik menanti langkah konkret pemerintah mengatasi persoalan ekonomi dan memulihkan kepercayaan masyarakat yang kian menipis.
Komentar