Utang jatuh tempo tahun ini lebih dari Rp 800 triliun. Bunga utang saja melebihi anggaran kesehatan.
Tiakur, balobe.com – Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi ekonomi berisiko tinggi dengan menarik utang masif di tengah kondisi ekonomi nasional yang lesu. Hingga Juni 2025, pemerintah telah menarik utang Rp 315 triliun dari target tahun ini sebesar Rp 775,9 triliun untuk membiayai program-program unggulan yang membutuhkan dana besar.
Strategi ekonomi Prabowo ini mirip dengan teori siklus bisnis ekonom Joseph Schumpeter yang dikenal dengan formula “BO+DOL” (Berani Optimistis plus Duit Orang Lain). Meski tak pernah menyebut nama Schumpeter dalam bukunya “Paradoks Indonesia dan Solusinya” (2012), presiden ke-8 Indonesia ini tampak mengadopsi konsep tersebut untuk mendanai ambisi ekonomi pemerintahannya.
Penarikan utang masif ini dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) yang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut sebagai strategi “front loading” – penarikan utang di awal tahun anggaran untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akibat protes keras masyarakat. Pembatalan ini membuat penerimaan pajak tidak mencapai target, sehingga pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif.
Dana utang tersebut dialokasikan untuk membiayai program-program ambisius Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis, pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih dengan modal Rp 457,5 triliun dari saldo anggaran lebih, dan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif pada sektor lain. Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menunjukkan 80 persen pendapatan hotel berasal dari kegiatan pemerintah. Ketika anggaran dipangkas, banyak hotel mengalami penurunan okupansi drastis, bahkan ada yang tutup dan bangkrut.
Konsep ekonomi yang diterapkan Prabowo adalah “jalan tengah” antara kapitalisme dan sosialisme, atau yang ia sebut sebagai “negara yang berbisnis”. Dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum, Rusia, pada 21 Juni 2025, Prabowo menegaskan pilihannya pada model ekonomi campuran ini.
Untuk merealisasikan visinya, Prabowo menggabungkan perusahaan-perusahaan negara di bawah satu induk bernama Danantara dengan pengawasan para wakil menteri yang duduk sebagai komisaris. Koperasi yang seharusnya tumbuh dari inisiatif masyarakat justru didirikan melalui instruksi presiden dengan modal negara.
“Front loading adalah penarikan utang di awal tahun anggaran untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi akibat kelesuan global,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi pengelolaan utang pemerintah tahun ini. dikutib dari akun X.
Sementara itu, Prabowo dalam pidatonya di Rusia menegaskan: “Saya memilih jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme dalam mengelola ekonomi Indonesia.”
Strategi “berani optimistis plus duit orang lain” ini bukannya tanpa risiko. Yield obligasi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, mencerminkan kerentanan ekonomi dan keraguan investor terhadap kemampuan pengelolaan keuangan negara.
Kondisi ini mengingatkan pada peringatan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada 2023 tentang risiko negara berkembang menjadi negara gagal akibat ketidakmampuan menyediakan layanan publik yang layak. Di Indonesia, pembayaran bunga utang saja sudah lebih dari dua kali lipat anggaran investasi kesehatan, sementara utang yang jatuh tempo ditutup dengan utang baru melalui skema refinancing.
Pertanyaannya kini adalah apakah optimisme tanpa inovasi dan perhitungan matang ini akan membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi, atau justru menjerumuskan negara ke dalam spiral utang yang lebih dalam. (EW-26)
Komentar