Jakarta, balobe.com – Ketua Pimpinan Sidang Pleno Tetap Kongres XXII Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Christovan Loloh, mengecam keras rencana penyelenggaraan kongres tandingan di Bandung. Forum tersebut dinilai sebagai tindakan inkonstitusional yang mengancam persatuan organisasi dan mencoreng marwah GMNI sebagai organisasi nasionalis yang menjunjung tinggi disiplin struktural.
Kecaman ini muncul setelah beredarnya informasi mengenai adanya upaya penyelenggaraan kongres alternatif yang tidak diakui oleh kepengurusan resmi GMNI. Christovan menegaskan bahwa forum semacam itu tidak memiliki legitimasi dan bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dikutip Akurat.co berdasarkan notulensi rapat teknis yang beredar, kongres tandingan tersebut diduga melakukan berbagai manipulasi prosedural. Di antaranya adalah skenario manipulasi quorum, penyusunan ulang konsideran keputusan forum, hingga klaim kehadiran 93 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam satu hari sidang. Forum tersebut juga disebut akan memaksakan penyusunan struktur sidang dan hasil pleno secara kilat tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Izal, perwakilan dari DPC Gorontalo yang menghadiri forum tersebut, melaporkan bahwa sidang-sidang komisi justru sepi peserta. Menurutnya, hanya 45 DPC Definitif dan Caretaker yang hadir, jauh dari klaim 93 DPC yang disebutkan dalam notulensi.
“Forum semacam itu tidak punya legitimasi apa pun. GMNI telah menyelesaikan kongresnya secara sah dan demokratis. Kepengurusan sudah terbentuk. Segala forum tandingan di luar keputusan organisasi adalah pelanggaran serius terhadap AD/ART GMNI,” tegas Christovan dalam pernyataan resminya, Selasa 30 Juli 2025.
Ketua Umum GMNI, Sujahri Somar, turut memberikan respons keras terhadap manuver tersebut. Ia menilai upaya kongres tandingan sebagai bentuk politik faksional yang bertentangan dengan semangat perjuangan kader Marhaenis sejati. Menurut Sujahri, tindakan ini lebih merupakan manuver politik dari kelompok yang tidak siap menerima kekalahan dan berusaha memecah belah organisasi.
“Ini bukan kerja kader ideologis. Ini manuver politik dari kelompok yang tidak siap kalah dan ingin memecah organisasi,” tegas Sujahri.
“Hanya 45 DPC Definitif dan Caretaker yang hadir,” ungkap Izal dari DPC Gorontalo yang menghadiri forum tersebut, membantah klaim kehadiran 93 DPC.
Sujahri meminta seluruh DPC dan kader GMNI di seluruh Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh upaya perpecahan ini. Ia menegaskan bahwa GMNI adalah rumah besar perjuangan ideologis, bukan arena perebutan kekuasaan semata. Kepengurusan yang sah, menurutnya, terbuka untuk merangkul semua elemen dalam organisasi, namun tidak akan memberi ruang bagi upaya kudeta organisasi.
Ketua Umum GMNI juga mengingatkan bahwa organisasi yang telah berdiri sejak 1954 ini tidak akan pernah dibangun melalui manuver bayangan dan forum rekayasa. Ia menegaskan komitmen untuk menjaga konstitusi organisasi dan mengajak semua pihak yang ingin membangun GMNI untuk taat pada aturan yang berlaku.
“GMNI adalah rumah besar perjuangan ideologis, bukan panggung perebutan kuasa. Kepengurusan sah terbuka untuk merangkul semua elemen, tapi bukan untuk memberi ruang pada upaya kudeta organisasi,” ujar Sujahri.
Peringatan keras juga disampaikan Sujahri kepada pihak-pihak yang berusaha merusak organisasi dengan cara-cara yang tidak konstitusional. “Kalau benar ingin membangun GMNI, taatlah pada konstitusi. Kalau tidak, itu bukan GMNI—hanya gerombolan yang kebetulan memakai nama,” tegasnya.
Polemik kongres tandingan ini menjadi ujian bagi soliditas internal GMNI di tengah dinamika politik nasional. Organisasi yang berideologi Marhaenisme ini dituntut untuk menyelesaikan konflik internal dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalitas yang menjadi fondasi organisasi (EW-26)
Komentar