Para Politikus Ngotot Kembalikan Pemilihan Kepala Daerah ke DPRD Meski Melawan Kehendak Publik. Foto Ilustrasi Freepick. Selasa 5 Agustus 2025
Tiakur, BalobeNews.com – Ide mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung adalah usulan basi yang didengungkan berulang-ulang.
Sudah tahu sistem itu melawan kehendak publik, para politikus ngotot mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Mereduksi suara rakyat merupakan bentuk kemerosotan demokrasi yang amat nyata.
Argumen para pengusung usulan tersebut bahwa biaya pilkada mahal sebenarnya rapuh. Biaya pilkada menjadi mahal lantaran perilaku mereka sendiri. Para politikus dan partai kerap mewajibkan calon kepala daerah membayar “mahar” agar bisa diusung.
Proses pemilihan yang tertutup menyebabkan publik tak bisa ikut mengawasi. Karena tak dipilih langsung, mereka lebih loyal kepada kepentingan partai ketimbang rakyat.
Jika saja mereka punya komitmen yang kuat terhadap demokrasi, yang seharusnya diubah bukan sistem pemilihannya, melainkan sistem rekrutmennya.
Salian punya niat baik, menjaga demokrasi yang sehat perlu kerja keras dan inovasi yang kreatif. Ada banyak gagasan ditahap pelaksanaan pilkada yang bisa diterapkan.
Misalnya, penyatuan pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah. Calon anggota DPRD dengan suara terbanyak otomatis menjadi kepala daerah, kalau dia mau.
Selain menghemat ongkos, sistem pemilihan seperti ini tetap merawat partisipasi rakyat.
Mengapa tidak sistem seperti itu dijajal. Ketimbang berjudi dengan pilkada lewat DPRD yang belum tentu murah, sementara rakyat sudah pasti dirugikan.
Penulis: Nadlyne
Editor: Enos
Komentar