Tiakur, balobe.com – Seorang pemuda dari Desa Emplawas, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, (MBD) yang tidak mau disebutkan namanya menyampaikan kritik tajam terhadap Dugaan Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023–2024. Ia menilai realisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak berdampak signifikan bagi masyarakat, bahkan dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam keterangannya, pemuda tersebut mengkritisi pembangunan dua unit pos penjagaan atau pos kamling yang dibangun menggunakan Dana Desa. Menurutnya, proyek itu tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat karena tidak difungsikan secara optimal. Ia meminta Inspektorat Kabupaten segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Emplawas.
“Dua pos kamling yang dibangun itu tidak efektif. Tidak digunakan secara maksimal dan bukan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Pembangunannya lebih pada formalitas saja. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat pembangunan berbasis musyawarah,” ujarnya kepada balobe.com pada Selasa pagi 29 Juli 2025
Sebagai solusi, ia menyarankan agar pembangunan infrastruktur desa diarahkan pada kebutuhan riil warga, seperti peningkatan kualitas jalan lingkungan, sarana air bersih, atau fasilitas kesehatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia mencontohkan pembangunan Posyandu yang dibangun di ujung kampung sesuai hasil Musrenbang desa, sebagai langkah yang tepat karena berdasarkan kebutuhan kolektif, bukan berdasarkan lokasi rumah kepala desa.
Kritik berikutnya diarahkan pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disebut tidak adil dan tidak transparan. Menurutnya, ada praktik pilih kasih yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mendistribusikan bantuan.
“BLT selama ini tidak tepat sasaran. Ada keluarga yang menerima dua jenis bantuan sekaligus, baik dari program BLT maupun bantuan Pos. Ini menimbulkan kecemburuan dan keresahan di masyarakat. Yang seharusnya prioritas justru diabaikan,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Ia berharap kepala desa dan aparatnya lebih objektif dalam mengambil keputusan dan mengutamakan kepentingan seluruh warga desa, bukan kelompok tertentu.
Di sisi lain, ia juga menyoroti lemahnya kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Pelayanan publik disebut berjalan lamban dan tidak maksimal, bahkan sebagian masyarakat merasa diabaikan dalam urusan administrasi maupun pelayanan sosial lainnya.
“Selama ini, pemerintah desa belum menunjukkan kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pelayanan administrasi berjalan lambat, dan aspirasi warga sering kali tidak ditindaklanjuti,” katanya.
Ia berharap ada pembenahan manajemen pemerintahan desa agar pelayanan lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel. Ia juga mendorong keterlibatan aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan.
“Kami ingin perubahan yang nyata, bukan sekadar proyek dan janji. Desa ini butuh pemimpin yang melayani, bukan dilayani,” tegasnya.
Kritik yang dilontarkan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Emplawas dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa ke depan. Audit terhadap Dana Desa dan transparansi dalam bantuan sosial menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“saya minta Inspektorat segera turun audit Dana Desa Empalawas,”tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Emplawas maupun pihak Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya terkait desakan tersebut. (EW-26)
Komentar