TIAKUR, Balobe.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Pemkab MBD) menggelar Ujian Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Barat Daya, Eduard J. S. Davidz. Dalam sambutannya, Davidz menegaskan bahwa sertifikasi PBJP bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban regulasi sekaligus kebutuhan mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja.
Menurut dia, ketentuan sertifikasi pengadaan barang dan jasa telah diamanatkan sejak lama dan berlaku bagi seluruh pelaksana pengadaan, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Pengguna Anggaran (PA). Area pengadaan, kata Davidz, juga menjadi salah satu titik rawan yang perlu dibenahi berdasarkan hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menjelaskan, setidaknya terdapat tiga alasan utama pentingnya sertifikasi bagi ASN. Pertama, kebutuhan organisasi, karena pemerintah daerah membutuhkan ASN yang kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa. Kedua, manajemen talenta, di mana sertifikasi nasional menjadi nilai tambah dalam sistem penilaian ASN. Ketiga, kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mewajibkan peningkatan kompetensi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun.
“Sesuai regulasi saat ini, semua pelaksana pengadaan barang dan jasa harus bersertifikat. Hal ini sebenarnya sudah diamanatkan sejak lama, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen hingga Pengguna Anggaran,” ujar Eduard J. S. Davidz.
Ia menambahkan, “Perubahan bisa dimulai dari Bapak dan Ibu yang masih muda, energik, dan punya effort besar untuk membantu pemerintah daerah mengejar ketertinggalan.”
Davidz berharap lebih dari 200 peserta yang mengikuti ujian ini mampu mencapai tingkat kelulusan di atas 50 persen dengan pemahaman mendalam terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun kegiatan coaching clinic sebagai persiapan ujian dijadwalkan berlangsung pada pekan terakhir Januari 2026, sebelum pelaksanaan ujian sertifikasi secara daring oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (*Enos)
Komentar