Tiakur, Balobe.com – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Maluku Barat Daya menghadapi sejumlah kendala serius, mulai dari persoalan status tanah hutan lindung hingga distribusi material ke 13 pulau terpencil. Hambatan ini terungkap dalam konsolidasi teknis dan akselerasi pendataan lahan untuk pembangunan fisik gerai pergudangan KDKMP Bersama Kementerian dan Tim Percepatan Koperasi Merah Putih (KMP) Provinsi Maluku dan 11 Kabupaten Kota melalui Daring yang dilaksanakan di Aula Kantor BKAD, Tiakur, Rabu (17/12/2025).
Dari 117 desa dan satu kelurahan, baru 62 lokasi yang telah menerima penyaluran dana Rp200 juta. Namun, proses pembangunan terhambat masalah administratif dan geografis yang kompleks.
Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily mengungkapkan, sistem informasi Dinas Pekerjaan Umum menolak sejumlah titik koordinat yang telah ditetapkan karena berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. “Status tanah ini yang jadi masalah sehingga tidak berkembang untuk penetapan titik yang ada. Setelah kita masukkan ke dinas PU, ternyata ditolak oleh sistem,” ujar Kilikily.
Persoalan serupa terjadi di Pulau Dai, di mana lokasi yang telah disetujui untuk pembangunan KMP ternyata berstatus tanah konservasi. Pemerintah Kabupaten MBD mengusulkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk menyelesaikan persoalan status tanah tersebut.
Meski menghadapi berbagai hambatan, Wakil Bupati Kilikily menegaskan komitmen pemerintah daerah. “Kami Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mendukung penuh kegiatan pembangunan KMP di Kabupaten Maluku Barat Daya,” katanya.
Pertemuan konsolidasi lanjut Kilikily ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mempercepat realisasi program KMP yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan,” harapnya.
Kendala lain datang dari aspek geografis. Dandim 1511/Pulau Moa, Letkol Inf. Nuriman Siswandi, melaporkan bahwa 65 titik pembangunan tersebar di 13 pulau dari total 48 pulau di kabupaten kepulauan ini. “Kendala yang dihadapi adalah distribusi material dan material ini tidak ada di wilayah MBD,” kata Nuriman.
Dari 62 titik yang sudah mendapat anggaran dan dalam proses pengerjaan, progres tercepat baru mencapai 27-28 persen. Distribusi material dari Kupang terkendala karena kapal perintis memprioritaskan pengangkutan sembako, sehingga material konstruksi hanya bisa dimuat dalam skala kecil.
Situasi diperparah dengan mendekatnya musim angin barat pada akhir Desember, yang akan mempersulit pengiriman material ke pulau-pulau terluar. “Ongkosnya menjadi dua kali lipat,” tambah Nuriman.
Project Management Officer (PMO) Koperasi, Lita Lenders, melaporkan pendataan telah mencapai 100 persen per Desember 2025 dengan 62 titik di 61 desa dan satu kelurahan. Namun, presentasi pendataan baru mencapai 16 persen, dengan pembangunan gerai tertinggi 28 persen, pergudangan 14,2 persen, dan terendah 2,7 persen.
“Kami terkendala dengan waktu karena berbeda pulau, terkendala cuaca karena musim barat, dan biaya transportasi sangat besar,” ungkap Lita. Sebagai contoh, mobilisasi ke lima desa di satu kecamatan Pulau Wetar menghabiskan Rp2,5 juta sekali perjalanan.
Kendala teknis lain adalah minimnya sinyal telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lita meminta atensi pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan infrastruktur komunikasi ini. (*Enos)
Komentar