Tiakur, BalobeNews.com – Desakan pembubaran DPR yang mengemuka dalam berbagai demonstrasi publik mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja lembaga legislatif yang dianggap telah kehilangan fungsi sebagai wakil rakyat. Meski secara konstitusional pembubaran DPR tidak mungkin dilakukan, tuntutan ini menjadi indikator serius tentang krisis legitimasi yang dialami institusi demokrasi tertinggi negara.
Para demonstran yang meneriakkan tuntutan pembubaran DPR sesungguhnya sedang mengekspresikan hak mereka sebagai pembayar pajak yang merasa tidak terwakili oleh para politikus yang digaji dari kantong mereka sendiri.
Kemarahan publik terhadap DPR bukan tanpa alasan. Para anggota dewan yang seharusnya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan baik justru kerap terlihat arogan dan mengabaikan aspirasi rakyat. Alih-alih menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, mereka malah kerap mencemooh kritik publik dengan sikap yang mencerminkan kesombongan politik.
Ironi terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan kebijakan efisiensi di berbagai sektor justru meningkatkan anggaran DPR hampir 50 persen menjadi lebih dari Rp 9 triliun untuk tahun depan. Keputusan ini menunjukkan kontradiksi antara retorika penghematan dengan praktik politik yang mengutamakan akomodasi kepentingan elit.
Secara konstitusional, pembubaran DPR memang tidak mungkin dilakukan mengingat kedudukan presiden dan DPR yang setara dalam sistem presidensial Indonesia. Meski pada masa Presiden Sukarno dan Abdurrahman Wahid pernah ada upaya pembubaran lembaga legislatif melalui dekrit, konteks politik dan konstitusi saat ini telah memberikan perlindungan yang kuat bagi keberadaan DPR.
Para pengunjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR sesungguhnya memahami ketidakmungkinan tuntutan mereka secara teknis. Namun, aksi mereka merupakan bentuk protes politik yang legitimate terhadap representasi yang dianggap tidak memadai.
Dalam konteks kritik terhadap kinerja DPR, para aktivis dan pengamat politik kerap menyatakan bahwa para politikus anggota DPR sedang menuai benih kesombongan dan kesembronoan menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Kritik juga diarahkan pada sikap elit politik yang kerap mencemooh dan mencibir suara publik yang mengkritik mereka, menunjukkan ketidakpedulian terhadap aspirasi konstituennya.
Terkait kebijakan anggaran, pengamat menyoroti kontradiksi Prabowo yang memanjakan mereka dengan menaikkan anggaran untuk membiayai kegiatan politik para politikus hampir 50 persen dalam budget tahun depan menjadi lebih dari Rp 9 triliun, padahal di sisi lain mencanangkan efisiensi.
Sebagai pembayar pajak yang dipakai untuk menggaji mereka, para demonstran itu sedang menuntut haknya setelah menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
Desakan pembubaran DPR bukanlah solusi konstruktif bagi permasalahan representasi politik, namun tuntutan ini mencerminkan urgensi reformasi internal lembaga legislatif. DPR perlu melakukan introspeksi mendalam dan memperbaiki kinerja agar dapat kembali meraih kepercayaan publik.
Krisis legitimasi yang dialami DPR saat ini merupakan warning serius bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Jika para wakil rakyat terus mengabaikan aspirasi konstituen dan terjebak dalam arogansi politik, maka fondasi demokrasi akan semakin rapuh.
Sebagai “pemegang saham negara,” rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi kinerja para wakilnya. Momentum kritik saat ini seharusnya menjadi cambuk bagi DPR untuk kembali menjalankan fungsinya secara optimal, bukan malah merespons dengan sikap defensif yang kontraproduktif. Demokrasi membutuhkan lembaga legislatif yang kuat dan responsif, bukan yang arogan dan terpisah dari rakyat yang diwakilinya. (EW-26)
Komentar