PDIP Keluarkan 21 Sikap Politik Hasil Rakernas

TIAKUR, Balobe.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan 21 butir sikap politik hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang berlangsung selama empat hari, 9-12 Januari 2026. Sikap politik tersebut menyoroti sejumlah persoalan krusial bangsa, mulai dari krisis keteladanan bernegara hingga ancaman neo-otoritarianisme global.

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham yang membacakan sikap politik partai menyebutkan, desakan dan dorongan strategis itu dilatarbelakangi berbagai tantangan mendesak yang dihadapi Indonesia. “Pertama, krisis keteladanan bernegara. Kedua, bencana dan malapetaka ekologi yang terus mengancam,” ujar Idham di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Senin malam. (12/1)

Idham merinci, PDIP juga mengidentifikasi robohnya supremasi hukum sebagai salah satu ancaman serius. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai persoalan ekonomi sistemik kini kian kompleks, ditambah bekerjanya otoritarian populis yang menggerus demokrasi.

“Lalu, persoalan ekonomi yang sistemik, bekerjanya otoritarian populis, pelanggaran tata kelola pemerintahan negara yang baik, praktik politik yang mengabaikan suara rakyat, dan pertarungan geopolitik global yang membangkitkan neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme,” kata Idham, dikutip dari akun X resmi PDIP

Berikut 21 sikap politik PDIP:

1. Rakernas menegaskan untuk memperkokoh kedaultan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai pedoman utama dalam menghadapi dinamika geopolitik dan tantangan nasional.
2. Mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka dari intervensi asing, misalnya penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3. Peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang negara secara kritis dan efektif melalui pelembagaan dan pemberlakuan setara terhadap partai politik, reformasi sistem hukum, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul.
4. Menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesa-besarnya kesejahteraan rakyat.
5. Mendorong pemerintah untuk mencegah bencana ekologis dengan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, dan penegakan hukum tegas terhadap kejahatan ekologis.
6. Mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, koordinasi dan sinergi kelembagaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana.
7. Merekomendasikan pemerintah untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur komitmen penurunan emisi sebagai disepakati dalam Kyoto Protocol guna mencegah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan krisis iklim.
8. Menegaskan “Merawat Pertiwi” merupakan sikap ideologis dan garis politik perjuangan partai untuk mengatasi krisis ekologis yang mengancam keselamatan rakyat dan masa depan bangsa.
9. Meneguhkan politik kerakyatan yang berlandaskan gotong royong sebagai watak asli bangsa Indonesia. Keberpihakan pada rakyat marhaen, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, pelaku UMKM, hingga rakyat miskin kota.
10. Mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, dan peternak sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan.
11. Berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat untuk membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri.
12. Mendorong penguatan otonomi daerah dengan memastikan alokasi anggaran TKD yang adil, proporsional, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
13. Menegaskan komitmen seluruh jajaran tiga pilar partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya.
14. Menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung, dan mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain dengan menerapkan sistem e-voting.
15. Menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi-partai sederhana.
16. Menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda untuk berpolitik, berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi guna mengembangkan seluruh kapasitas kepemimpinannya bagi masa depan bangsa dan negara.
17. Mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita reformasi, khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penguatan peran pers yang bebas, serta perlindungan suara kritis masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum.
18. Mendesak pemerintah untuk segara menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif. Transformasi harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil, serta realokasi anggaran demi kesejateraan personel Polri.
19. Menegaskan pentingnya independensi penegak hukum, memperlihatkan kesejahteraan aparatur penegakan hukum, dan perbaikan norma hukum pidana yang multitafsir untuk memastikan proses penegakan hukum tidak dibajak kepentingan politik dan bisnis.
20. Menegaskan pentingnya reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis, serta mendorong pemerintah memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur guna menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada konstitusi.
21. Berkomitmen membangun pencegahan korupsi dan good goverment di internal partai yang meliputi pendidikan antikorupsi untuk seluruh kader partai, terutama yang menduduki jabatan publik.