Pidato Megawati Soekarnoputri pada Kongres Ke-6 Partai PDI Perjuangan di Bali. Foto: Screnshoot Antara
Tiakur, BalobeNews.com – Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) di sejumlah partai politik Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memutuskan merangkap jabatan Sekjen pada periode kepengurusan 2025-2030. Keputusan ini diambil pasca nama Hasto Kristiyanto tidak tercantum dalam daftar pengurus pusat PDIP periode 2025-2030 setelah baru saja bebas dari tahanan KPK.
Langkah Megawati ini menjadi fenomena langka dalam politik Indonesia, mengingat posisi Sekjen umumnya dipercayakan kepada figur loyalis yang memiliki kredibilitas tinggi di mata internal partai.
Sakralnya Posisi Sekjen di Parpol
Posisi Sekjen memang memiliki kedudukan istimewa dalam struktur partai politik. Tidak sekadar urusan administrasi, Sekjen menjadi ujung tombak koordinasi internal dan eksternal partai. Peran ini meliputi menjaga stabilitas organisasi, mengelola dinamika elit, hingga menjalin hubungan strategis dengan pihak luar.
Hasto Kristiyanto sendiri mendapatkan amnesti pada Kamis (31/7/2025) malam dan bebas dari Rutan KPK pada Jumat (1/8/2025). Meski demikian, posisi yang pernah dijabatnya sejak 2019 kini dikosongkan dan diambil alih langsung oleh Megawati.
Hal serupa juga terjadi di partai lain. Di Gerindra, Ahmad Muzani yang menjabat Sekjen sejak 2008 hingga akhirnya digantikan Sugiono, menunjukkan betapa strategisnya posisi ini. Demikian pula di Golkar dengan Muhammad Sarmudji yang dipercaya mengemban amanah keorganisasian.
Kriteria Ketat Sekjen Parpol
Berdasarkan pengamatan dinamika politik, terdapat tiga prasyarat utama untuk menjadi Sekjen partai politik. Pertama, loyalitas absolut kepada ketua umum dan ideologi partai. Kedua, kemampuan diterima semua lapisan kader dari elit hingga akar rumput. Ketiga, kapasitas menjalin relasi eksternal dengan berbagai entitas politik dan non-politik.
Peta Sekjen Parpol Nasional
Dari 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024, masing-masing memiliki Sekjen dengan karakteristik berbeda. PDI Perjuangan kini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri, sementara Gerindra dipercayakan kepada Sugiono. Golkar mengandalkan Muhammad Sarmudji, PAN pada Eko Satrio, dan Nasdem pada Hermawi Taslim.
Partai lain seperti Demokrat memiliki Herman Khaeron, PKB dengan Hasanuddin Wahid, PKS mengandalkan Muhammad Kholid, dan PPP pada Arwani Thomafi. Partai yang lebih kecil seperti PSI, Gelora, Buruh, Hanura, Garuda, PBB, Perindo, Ummat, hingga PKN juga memiliki Sekjen masing-masing dengan peran strategis dalam konsolidasi internal.
Keputusan Megawati merangkap jabatan Sekjen PDIP dipandang sebagai strategi konsolidasi jangka pendek. Langkah ini dinilai penting untuk mengunci PDIP agar tidak ada pihak luar yang merusak persatuan kader.
Namun, dalam jangka panjang, rangkap jabatan ini berpotensi memberatkan Megawati yang juga harus fokus pada strategi politik nasional dan persiapan menghadapi dinamika menjelang Pemilu 2029.
Fenomena sakralnya posisi Sekjen di berbagai parpol menunjukkan pentingnya figur yang dapat menjembatani kepentingan internal sekaligus merepresentasikan wajah partai di ruang publik. Ke depan, kemampuan partai politik menentukan Sekjen yang tepat akan menentukan soliditas organisasi dalam menghadapi kompetisi politik yang semakin ketat.
Penulis: Nadlyne
Editor: Enos
Komentar