Tiakur, Balobe.com – Ketimpangan pasokan listrik masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Dari 17 kecamatan yang tersebar di wilayah kepulauan ini, hanya empat kecamatan yang menikmati aliran listrik selama 24 jam penuh. Selebihnya, 12 kecamatan lainnya masih terjebak dalam siklus pemadaman bergilir dengan durasi layanan yang bervariasi.
Data PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Moa menunjukkan empat kecamatan beruntung 24 Jam itu adalah Pulau Moa, Pulau Kisar, Pulau Letti, dan Pulau Babar. Sementara enam kecamatan lain Eray, Ilwaki, Pulau Marsela, Pulau Wetang, Mahaleta, dan Lirang hanya mendapat jatah listrik 12 jam sehari. Kondisi paling memprihatinkan dialami enam kecamatan sisanya: Pulau Dawelor, Pulau Dawera, Pulau Damer, Pulau Lakor, Pulau Luang, Arwala, dan Pulau Romang yang cuma memperoleh aliran listrik enam jam per hari.
Disparitas ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pedagang kesulitan menyimpan bahan makanan segar, pelajar terkendala belajar di malam hari, dan pelayanan kesehatan di puskesmas terganggu akibat minimnya pasokan listrik. Di era digital ini, keterbatasan akses listrik juga memutus konektivitas warga dengan dunia luar.
Persoalan utama terletak pada ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang memiliki kapasitas terbatas dan biaya operasional tinggi. Kondisi geografis kepulauan yang tersebar juga menyulitkan distribusi bahan bakar, terutama saat cuaca buruk melanda perairan Laut Banda. Akibatnya, jadwal operasional pembangkit sering kali harus disesuaikan dengan ketersediaan solar.
“Memang kondisinya seperti itu. Untuk kecamatan yang mendapat listrik 24 jam sudah stabil, tapi untuk wilayah lain masih terkendala kapasitas pembangkit dan pasokan bahan bakar,” ujar Manager PLN ULP Moa, Wahyudi, saat di temui BalobeNews di ruang kerjanya, Senin (15/12/2025).
Wahyudi menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara untuk mencari solusi jangka panjang. Salah satu upaya yang tengah dikaji adalah penambahan kapasitas pembangkit dan pengembangan energi terbarukan, wilayah kepulauan.
Namun, realisasi rencana tersebut membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, masyarakat di 12 kecamatan yang masih mengalami pemadaman bergilir harus bersabar menunggu terangnya listrik di tengah gelapnya malam.
Pemerintah Daerah Kabupaten MBD sendiri belum memberikan respons resmi terkait persoalan ini. Padahal, ketersediaan listrik merupakan salah satu indikator pembangunan dan kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Disparitas kelistrikan di MBD menjadi cermin tantangan elektrifikasi di Indonesia Timur yang masih memerlukan perhatian serius. Tanpa intervensi strategis, kesenjangan ini akan terus melanggengkan ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan utama. (*Enos)
Komentar