Tiakur, Balobe.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMD-PPKB) Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online. Kegiatan yang berlangsung di Aula Golden Nusantara, Tiakur, 20-22 November 2025 ini diikuti 215 orang perwakilan dari 117 desa di seluruh wilayah kepulauan Maluku Barat Daya.
Foto: Enos/Aset: BalobeNews
Bimtek ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai regulasi nasional terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes Online yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini menjadi instrumen wajib dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan desa secara nasional.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMD-PPKB) Kabupaten Maluku Barat Daya, Wendi Laipeny, menjelaskan bahwa penerapan Siskeudes Online di kabupaten kepulauan ini menghadapi tantangan tersendiri. Kondisi geografis dengan akses internet tidak merata, kesenjangan kemampuan sumber daya manusia antar desa, serta minimnya perangkat pendukung pada beberapa desa menjadi kendala utama. Hal ini kerap menyebabkan keterlambatan input Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terganggunya sinkronisasi data, dan ketidaktertiban penatausahaan.
“Di Kabupaten Maluku Barat Daya, kami baru akan memulai penerapan Siskeudes Online ini. Tantangannya cukup berat mengingat kondisi geografis kepulauan dengan akses internet yang tidak merata dan kesenjangan kemampuan SDM antar desa,” ungkap Wendi dalam laporannya.
Kegiatan bimtek ini menargetkan kepala desa atau sekretaris desa beserta bendahara atau operator desa dari 117 desa. Namun hingga kegiatan dimulai, beberapa desa tidak dapat hadir karena terkendala transportasi laut persoalan klasik wilayah kepulauan.
Bimtek selama tiga hari ini dirancang untuk memastikan seluruh aparatur desa memahami regulasi dasar pengelolaan keuangan desa dan mampu mengoperasikan Siskeudes Online secara teknis. Materi meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, rekonsiliasi, hingga pelaporan keuangan desa yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, khususnya DPMD-PPKB dan Inspektorat, sesuai amanat Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
“Kami berharap desa-desa di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak lagi mengalami keterlambatan penyusunan APBDes, kesalahan input transaksi, ataupun keterlambatan pelaporan keuangan kepada pemerintah daerah,” harap Wendi.
Pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel harap Wendi dapat mendorong percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Barat Daya. Bimtek yang dibiayai APBD Kabupaten MBD ini menjadi langkah awal penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di daerah kepulauan,” pungkasnya mengakhiri. (BN-26)
Komentar