Foto: ruangpojok_kemenkeu
Jakarta, Balobe.com – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan target ambisius dalam APBN 2026: pendapatan rata-rata penduduk Indonesia mencapai Rp 7,66 juta per bulan. Angka ini dihitung dari Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sebesar US$ 5.520 atau setara Rp 91,99 juta per tahun, yang menjadi indikator kesejahteraan baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.
Kesepakatan ini diambil dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026. GNI per kapita dipilih sebagai ukuran yang lebih komprehensif dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, karena mencakup seluruh pendapatan warga negara Indonesia, termasuk yang bekerja di luar negeri.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa indikator ini akan menjadi tolok ukur utama kesejahteraan masyarakat. “GNI per kapita menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung DPR, pekan lalu. Dikutip ruangpojok kemenkeu
Selain GNI, APBN 2026 memperkenalkan sejumlah indikator penyempurnaan lainnya. Pemerintah akan menggunakan Indeks Kesejahteraan Petani sebagai pengganti Nilai Tukar Petani dan Nelayan yang selama ini dipakai. Indikator ini dinilai lebih akurat dalam menggambarkan kondisi keseimbangan petani dan nelayan Indonesia.
Target ketenagakerjaan juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan terbuka berada pada kisaran 4,44 hingga 4,96 persen, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja formal. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi pekerja.
Di bidang pengentasan kemiskinan, angka kemiskinan ditargetkan turun ke level 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara untuk komitmen lingkungan, pemerintah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 76,67.
APBN 2026 menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan kesejahteraan. Prioritas program yang akan didorong meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta peningkatan investasi infrastruktur.
Namun sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pencapaian target ini memerlukan dukungan kebijakan yang tepat dan konsisten. Diperlukan upaya konkrit dalam menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar.
“Target pendapatan Rp 7,66 juta per bulan memang ambisius. Namun, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan sektor informal,” kata seorang pengamat ekonomi dari lembaga penelitian independen.
Dengan berbagai target yang ditetapkan, APBN 2026 menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Keberhasilan mencapai target-target ini akan menjadi ujian bagi pemerintahan baru dalam menerjemahkan janji-janji kampanye menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat. (BN-26)
Komentar