TIAKUR, Balobe.com – Anggota DPRD Partai Nasdem, Winnetou Akse, mengambil langkah walkout dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas kelangkaan BBM setelah pertemuan berlangsung dari pukul 10.00 hingga 15.00 WIT tanpa menghasilkan solusi konkret dari pemerintah daerah, Selasa (23/6/2026). Ketua DPD Partai Nasdem ini juga mengkritik keras pihak SPBU Sumber Mas Manise yang mangkir dari panggilan RDP tersebut.
Winnetou Akse yang juga Ketua DPD Partai Nasdem kepada BalobeNews di ruang Komisi menjelaskan alasan utama dirinya meninggalkan rapat.
”Partai Nasdem logout dari RDP karena menurut pendapat saya dan selaku pimpinan partai juga dan anggota DPRD dari Partai Nasdem, RDP ini dari pagi hari jalan dari jam 10 sampai jam 3 sore tidak ada solusi yang harus kasih keluar solusi ini dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan solusi sederhana yang ditawarkan namun tidak mendapat tanggapan dari Bagian Eksda.
”Tawaran yang saya berikan adalah hanya mengatur arus lalu lintas pengeluaran stok BBM dari SPBU ke pengecer-pengecer dalam hal ini ke Pom-pom mini, itu solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi kelangkaan yang ada,” jelasnya.
Winnetou yang biasa di sapa Koko Akse itu mempertanyakan dengan tegas mengapa solusi sesederhana itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah.
”Kalaupun solusi seperti itu pemerintah tidak bisa mengintervensi, kira-kira pemerintah mau jadi apa? Pemerintah tidak yang diteriak setiap saat tetapi yang diteriak ini DPRD. Kalau solusi seperti ini tidak ada, ada apa dibalik ini?” tegasnya dengan nada kecewa.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak bermaksud mengintervensi soal harga jual atau urusan dagang SPBU, melainkan hanya meminta pembagian kuota yang lebih adil.
”Kita tidak bermaksud mengintervensi soal harga jual, nilai jual, kita tidak masuk sampai ke dalam itu, itu privasi mereka dalam urusan dagang. Tetapi yang kami minta untuk mengatasi kelangkaan BBM ini, atur BBM secara baik. Kalaupun bisa, satu Pom mini mungkin dikasih jatah 3 drum atau 5 drum sehingga sisa bisa jual lebih lama di SPBU,” ujarnya.
Winnetou mengungkapkan data ketidakadilan distribusi kuota yang menjadi akar masalah kelangkaan.
”Padahal ini sederhana, pembagian kuota saja diperkecil karena data yang ada, ada yang mendapat 16 drum, 26 drum, 5 drum, dan ada yang dapat 3 drum. Tetapi kalau dibagi rata untuk semua Pom mini maka menurut saya kelangkaan ini bisa teratasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti fenomena aneh di mana SPBU justru lebih cepat kehabisan stok dibandingkan Pom mini.
”Mengapa minyak lebih habis duluan di SPBU ketimbang di Pom mini? Pom mini minyak masih ada tetapi SPBU sudah habis,” ungkapnya heran.
Terkait absennya pihak SPBU Sumber Mas Manise dalam RDP, Winnetou menyatakan kekecewaan mendalam dan menilainya sebagai bentuk tidak menghargai lembaga DPRD.
”Terkait dengan pihak SPBU Sumber Mas Manise mangkir dari panggilan dalam rapat RDP dengan DPRD dan Bagian Eksda, menurut saya ini hal yang tidak wajar kenapa tidak hadir. Pihak SPBU Sumber Mas Manise tidak datang menghadiri RDP ini menurut saya ini tindakan yang tidak menghargai lembaga ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihak yang seharusnya hadir adalah yang mengatur langsung distribusi ke Pom mini.
”Ini skor sidang pertama, sidang kedua ini saya minta pihak SPBU Rocki yang harus hadir karena yang distribusi minyak ke Pom mini ini kan Rocki. Memang ada informasi ada yang manajernya bukan dia, ada yang lain, tetapi yang mengatur ke Pom mini ini kan Rocki,” jelasnya.
Winnetou menegaskan bahwa kuota BBM yang keluar dari SPBU justru lebih banyak mengalir ke luar daripada disimpan sebagai stok di dalam SPBU.
”Sehingga DPRD melihat bahwa kasih keluar kuota BBM dari SPBU menurut saya itu lebih banyak yang diluar ketimbang yang didalam,” ujarnya.
Ia menegaskan kembali bahwa fokus DPRD bukan pada urusan dagang melainkan pemerataan distribusi.
”Bicara soal masalah jual menjual dan sampai ke keuntungan kita tidak mengintervensi sampai ke situ, itu urusan dagangnya orang. Tetapi menurut saya lebih baik dibagi merata maka kelangkaan bisa teratasi,” pungkasnya.
Winnetou menutup pernyataannya dengan ancaman langkah lebih lanjut jika Bagian Eksda tetap tidak mampu mengambil tindakan tegas.
”Dan ini sengaja mangkir dari panggilan ini karena tidak mau diintervensi. Kita tidak mengintervensi soal dagang anda, tetapi yang kita mau intervensi adalah pembagian kuota itu harus merata dan terdistribusi secara baik. Maka kami akan melakukan panggilan rapat dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau memang pemerintah daerah dalam hal ini Kabag Eksda tidak bisa mengambil langkah, kita akan melakukan rapat antar lintas Komisi, rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 untuk melihat fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan kelangkaan BBM,” tegasnya. (enos)
Komentar