TIAKUR, Balobe.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026 menjadi sorotan publik karena belum merata hingga ke wilayah Indonesia Bagian Timur, khususnya Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Meski program raksasa ini menyasar kelompok rentan gizi meliputi anak sekolah (PAUD hingga SMA/SMK/sederajat), santri, balita, serta ibu hamil dan menyusui, banyak pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru belum merasakan program ini.
Pemantauan Balobe.com di lapangan Senin, (23/2/2026) Kabupaten MBD menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di berbagai kecamatan belum menerima manfaat dari program MBG. Yang baru merasakan program ini hanya sekolah-sekolah yang berada di ibu kota kabupaten seperti SD Negeri Tiakur, SD Negeri 2 Kampung Babar, SD Kristen Patti, SD Kristen Kaiwatu, dan satu kecamatan yakni Kecamatan Babar Barat.
Padahal, Kabupaten MBD terdiri dari 17 kecamatan, 117 desa, dan 1 kelurahan yang tersebar di wilayah kepulauan. Kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau seharusnya menjadikan wilayah ini sebagai prioritas dalam pemerataan program MBG.
Program MBG yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sorotan publik karena nilai anggarannya mencapai sekitar Rp335 triliun, menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah anggaran negara Indonesia.
Namun, di tengah besarnya anggaran tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah yang dibutuhkan masyarakat adalah program MBG atau justru pendidikan gratis yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan?
Seperti dikutip dari nandangsutisnachannel, jika anggaran MBG 2026 sebesar Rp335 triliun dialihkan ke kebutuhan publik langsung, hasilnya bisa sangat signifikan dalam berbagai sektor.
Dari sisi penciptaan lapangan kerja, dengan modal kerja Rp10 juta per orang, anggaran Rp335 triliun bisa membuka sekitar 33,5 juta lapangan kerja dalam skala nasional yang nyata dan langsung menyerap pengangguran.
Untuk rekonstruksi bencana seperti yang terjadi di Aceh-Sumatera, anggaran Rp335 triliun setara dengan 6-7 kali rekonstruksi Aceh skala penuh yang mencakup rumah warga, sekolah, rumah sakit, jalan, dan ekonomi lokal.
Jika digunakan untuk mengatasi masalah guru honorer dengan biaya gaji Rp48 juta per guru per tahun, negara bisa membiayai sekitar 6,98 juta guru honorer selama 1 tahun, atau 1,4 juta guru honorer selama 5 tahun penuh dengan status jelas dan hidup layak.
Dari sisi pendidikan tinggi, dengan biaya pendidikan Rp60 juta per mahasiswa per tahun, negara bisa membiayai sekitar 5,58 juta mahasiswa per tahun, atau 1,39 juta mahasiswa sampai lulus 4 tahun, memberikan akses kuliah tanpa beban biaya.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, dengan biaya pembangunan SD, SMP, dan SMA masing-masing Rp5 miliar, negara bisa membangun sekitar 67.000 sekolah baru atau merehabilitasi puluhan ribu sekolah rusak di seluruh Indonesia, sehingga fasilitas sekolah merata hingga pelosok negeri.
Perbandingan alokasi anggaran ini menimbulkan pertanyaan kritis di kalangan publik tentang prioritas pemerintah dalam menggunakan anggaran negara. Banyak pihak menilai bahwa anggaran negara selalu menunjukkan siapa yang benar-benar diprioritaskan.
Di Kabupaten MBD, ketimpangan distribusi program MBG semakin memperkuat kekhawatiran bahwa program-program pemerintah pusat seringkali tidak menyentuh daerah-daerah terpencil di Indonesia Bagian Timur yang justru paling membutuhkan.
Kondisi geografis kepulauan yang sulit dijangkau, infrastruktur transportasi yang terbatas, dan distribusi logistik yang rumit menjadi tantangan utama dalam implementasi program MBG di wilayah seperti MBD. Namun, tantangan ini seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat sistem distribusi, bukan menjadi alasan keterlambatan atau ketidakmerataan program.
Masyarakat MBD berharap pemerintah pusat dapat segera mengevaluasi implementasi program MBG agar tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota kabupaten, tetapi juga menjangkau seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan.
Dengan anggaran sebesar Rp335 triliun, seharusnya tidak ada lagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah Indonesia Bagian Timur yang belum merasakan manfaat program ini. Pemerataan program MBG menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah gizi buruk dan mendukung generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.
BALOBE.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung BALOBE.com di Akun Media Sosial dan di Whatsapp Chanel sekarang
Komentar