Daerah
Home » Berita » Jaringan Lemot, E-Kinerja ASN Jadi Beban

Jaringan Lemot, E-Kinerja ASN Jadi Beban

TIAKUR, Balobe.com – DI ujung kepulauan Maluku Barat Daya, seorang aparatur sipil negara (ASN) rela keluar kantor, berjalan ratusan meter menuju titik tertinggi di kampungnya, hanya demi mendapatkan satu bar sinyal internet. Tujuannya satu: mengisi laporan E-Kinerja sebelum sistem terkunci tengah malam. Ironi semacam ini bukan lagi pengecualian melainkan rutinitas yang menjerat ribuan ASN di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sejak kebijakan input harian E-Kinerja diberlakukan pemerintah.

Sejak pemerintah mengubah skema pengisian E-Kinerja dari bulanan menjadi harian, tekanan terhadap ASN di daerah berjaringan lemah makin terasa. Sistem yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja justru berubah menjadi momok administratif bagi mereka yang secara fisik bekerja keras setiap hari, namun gagal membuktikannya secara digital karena keterbatasan infrastruktur yang bukan salah mereka.

Aturan main E-Kinerja saat ini memberi toleransi dua hari ke depan apabila ASN gagal mengisi di hari yang bersangkutan. Namun, apabila dua hari itu pun habis tanpa pengisian karena jaringan tak kunjung stabil sistem otomatis mengunci akun. Konsekuensinya tak ringan: Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang menjadi andalan nafkah ASN daerah terancam hangus, bukan karena kemalasan, melainkan karena geografi.

“Kalau satu hari tidak buat E-Kinerja masih kasih kesempatan dua hari ke depan untuk buat. Tapi kalau jaringan lelet, tidak bisa menginput. Kami yang di daerah dengan jaringan saki-saki, ya tidak bisa menginput karena sudah terkunci.” ujar seorang ASN di Kabupaten Maluku Barat Daya yang namanya dirahasiakan

Kesaksian itu bukan sekadar keluhan individual. Ia memotret realitas struktural yang dihadapi ASN di pelosok Nusantara: infrastruktur digital yang timpang. Di tingkat kabupaten pun, kapasitas jaringan tak mampu menampung seluruh pegawai yang login serentak di jam yang sama. Mereka harus bergiliran, bahkan mesti berpindah tempat demi menemukan titik sinyal yang cukup kuat untuk mengunggah laporan kinerja.

Pertemuan Rahasia Prabowo Subianto Surya Paloh Bahas penyatuan Gerindra dan NasDem

Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa solusi teknis di lapangan belum tersedia. Tak ada fitur offline yang memungkinkan ASN mengisi laporan tanpa koneksi lalu menyinkronkannya saat sinyal tersedia. Tidak ada pula kelonggaran kebijakan berbasis kondisi geografis yang terdokumentasi. Satu aturan berlaku seragam untuk Jakarta dan untuk pulau terpencil yang belum terjangkau kabel optik manapun.

Antara Digitalisasi dan Keadilan

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Barat Daya, Ridolof Loimalitna, mengakui bahwa E-Kinerja pada dasarnya merupakan langkah yang benar. Digitalisasi manajemen ASN memang keniscayaan di era keterbukaan informasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang baik pun bisa menjadi zalim apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

“Penerapan E-Kinerja sebagai instrumen digitalisasi manajemen ASN merupakan langkah positif untuk transparansi. Namun di daerah dengan jaringan internet lambat kawasan blank spot dan 3T aturan ini sering kali menjadi beban yang tidak proporsional.” kata Loimalitna Selasa, (15/4/2026)

Loimalitna merinci setidaknya empat problem krusial yang ia sebut sebagai cacat struktural dalam implementasi E-Kinerja saat ini.
Pertama, kebijakan one size fits all yang menyamakan daerah urban dengan daerah 3T memperlebar kesenjangan digital yang sudah ada.
Kedua, pengaitan langsung input harian dengan TPP tanpa mempertimbangkan hambatan teknis merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata.
Ketiga, akurasi data kinerja menjadi dipertanyakan ketika ASN terpaksa mengisi rapel di akhir bulan akibat panik sinyal, sehingga data yang terekam jauh dari mencerminkan aktivitas harian yang sesungguhnya.
Keempat, kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis menyebabkan admin E-Kinerja di tingkat OPD sering tak mampu menangani gangguan jaringan, menciptakan kepanikan berulang setiap akhir bulan.

GMNI Desak SKPT Moa dan Pasar Hnyoli Lieta Difungsikan

Solusi yang Mendesak Diambil
Berbagai pihak yang dihubungi Balobe.com sepakat bahwa solusi teknis dan kebijakan harus berjalan bersamaan. Setidaknya lima langkah dianggap mendesak untuk segera diimplementasikan:

Fitur Offline-First: Aplikasi E-Kinerja wajib dikembangkan dengan kemampuan pengisian tanpa koneksi internet. Data tersimpan di perangkat lokal dan tersinkronisasi otomatis saat jaringan tersedia model yang sudah jamak diterapkan di aplikasi digital modern.

Fleksibilitas Berbasis Wilayah: Pemerintah daerah perlu menerbitkan Peraturan Bupati atau Walikota yang mengizinkan input mingguan atau rapel akhir bulan khusus bagi ASN di wilayah dengan hambatan jaringan yang terdokumentasi, tanpa pengurangan poin TPP.

Infrastruktur Satelit (VSAT): Pemasangan Very Small Aperture Terminal (VSAT) di kantor kecamatan atau dinas di daerah terpencil untuk menjamin koneksi internet yang lebih stabil dan tidak bergantung pada jaringan seluler.

Pusat Input Terpadu: Pembentukan titik input terpusat di kantor kecamatan dengan sinyal terbaik, didukung oleh admin kompeten yang bertugas membantu ASN dari kantor-kantor tanpa jaringan memadai.

GMNI Soroti Dugaan Sewa Jet KPU Rp90 Miliar

Validasi Bukti Fisik Sementara: Sebagai langkah transisi, bukti kehadiran dan kinerja manual yang ditandatangani atasan langsung dapat diterima sebagai dokumen pendamping atau pengganti apabila input digital terbukti gagal akibat hambatan teknis di luar kendali ASN.

Digitalisasi Harus Berkeadilan
Digitalisasi tata kelola pemerintahan adalah arah yang tepat dan tidak bisa ditunda. Namun digitalisasi yang memaksakan kecepatan tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur hanyalah memindahkan ketidakadilan dari ranah fisik ke ranah digital. ASN di Maluku Barat Daya, dan ratusan titik 3T lainnya berhak mendapat kebijakan yang mengakui keterbatasan mereka bukan menghukumnya.

TPP tidak boleh melayang hanya karena sinyal tak kunjung datang. Pemerintah pusat perlu segera merespons: beri fleksibilitas aturan, percepat solusi teknologi offline-first, dan perkuat infrastruktur jaringan sampai ke ujung negeri. Sebab negara yang adil bukan hanya yang mencatat kinerja warganya tetapi yang terlebih dahulu memastikan warganya punya alat untuk mencatat.

BALOBE.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung BALOBE.com di Akun Media Sosial dan di Whatsapp Chanel sekarang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement