Tiakur, BalobeNews.com – Empat puluh siswa SMP Negeri Tepa, Desa Tepa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat, Kamis (11/9/2025) siang. Kejadian ini kembali mempertanyakan kualitas pengawasan program yang menghabiskan anggaran besar negara.
Insiden keracunan massal ini terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG. Puluhan siswa mengeluhkan gejala mual, muntah, dan sakit perut setelah makan siang di sekolah. Kondisi ini memaksa pihak sekolah segera mengevakuasi siswa-siswa yang terdampak ke puskesmas terdekat.
Program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai upaya peningkatan gizi siswa justru menimbulkan masalah serius di lapangan. Implementasi program ini telah menyedot anggaran besar-besaran dari hampir seluruh kementerian, namun kualitas pelaksanaannya masih jauh dari standar yang diharapkan.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Barat Daya, Ridolof Loimalitna, mengkritik keras pengelolaan program ini. Menurutnya, pemerintah pusat harus bertanggung jawab penuh karena manajemen program ini dikelola secara terpusat.
“Pemerintah pusat harus bertanggung jawab penuh karena sistem manajemennya dikelola dari pusat. Ini bukan masalah teknis semata, tapi masalah akuntabilitas yang fundamental,” tegas Loimalitna saat dihubungi, Kamis sore.
Loimalitna juga menuntut kepala Satuan Pendidikan dan Pangan Gratis (SPPG) untuk mengambil tanggung jawab penuh atas insiden ini. Ia menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan.
“Saya secara tegas meminta kepala SPPG harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Sudah berapa kali kejadian serupa terjadi? Ini menunjukkan sistem pengawasan yang sangat lemah,”ungkap aktivis mahasiswa ini.
Lebih lanjut, Loimalitna mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, khususnya di wilayah Maluku Barat Daya. Evaluasi ini harus mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari procurement hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Dalam rekomendasinya, Loimalitna menekankan pentingnya pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh rantai penyediaan makanan program MBG. “Lakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari tukang masak, alat masak, hingga bahan pangan yang digunakan, sehingga bisa diketahui penyebab pasti kejadian ini dan dicegah terulang kembali,” jelasnya.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa program MBG telah mengalami efisiensi anggaran besar-besaran pada hampir seluruh kementerian. Namun, pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan dampak buruk bagi siswa ketika pengawasan tidak dilakukan secara maksimal.
Persoalan keracunan makanan program MBG ini bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Beberapa sekolah di daerah lain sebelumnya juga pernah melaporkan kejadian serupa, namun belum ada tindakan konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang urgensi dan efektivitas program MBG. Meskipun tujuan program ini mulia untuk meningkatkan gizi siswa, namun implementasi yang buruk justru membahayakan keselamatan anak-anak sekolah.
Pihak pengelola program MBG di Kabupaten Maluku Barat Daya diharapkan segera mengintensifkan proses pengawasan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pemerintah,” pungkasnya mengakhiri. (EW-26)
Komentar