Pemuda soroti pembangunan pos kamling dan BLT yang dinilai tak tepat sasaran
Tiakur, balobe.com – Desa Emplawas, Kabupaten Maluku Barat Daya, kembali menjadi sorotan. Seorang pemuda yang tidak mau disebutkan namanya setempat mengkritisi Dugaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2024 yang dinilai tidak tepat sasaran, terutama pada pembangunan pos kamling dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia meminta agar Inspektorat segera melakukan audit menyeluruh terhadap realisasi anggaran tersebut.
Menurutnya, dua unit pos penjagaan yang dibangun oleh Pemerintah Desa Emplawas selama dua tahun terakhir tidak memberikan dampak nyata bagi keamanan dan kenyamanan warga.
“Pos kamling yang dibangun tidak memberikan efek positif terhadap masyarakat. Realisasinya belum maksimal dan terkesan hanya sebatas proyek formalitas,” kata pemuda itu keada balobe.com, Selasa, 29 Juli 2025.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan Posyandu telah sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, karena dibangun di lokasi ujung kampung yang lebih strategis melayani masyarakat, bukan di dekat rumah kepala desa seperti isu yang beredar.
Lebih jauh, ia menyoroti kebijakan pemerintah desa dalam penyaluran BLT yang dinilai tidak adil dan menimbulkan kecemburuan sosial.
“BLT selama ini tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat mengeluh karena bantuan justru diprioritaskan kepada keluarga dekat kepala desa. Bahkan ada keluarga yang mendapatkan dua jenis bantuan sekaligus, baik dari BLT maupun bantuan pos lainnya,” ujarnya.
Tak hanya soal pembangunan dan bantuan sosial, pemuda tersebut juga menilai kinerja pemerintahan desa selama ini kurang menyentuh kepentingan masyarakat secara luas. Ia menyoroti pelayanan publik yang menurutnya berjalan setengah hati dan tak maksimal.
“Pelayanan pemerintah desa tidak berdampak baik. Banyak urusan masyarakat tidak diselesaikan dengan cepat karena kinerja perangkat desa yang kurang responsif,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten melalui Inspektorat segera turun tangan melakukan audit atas pengelolaan dana desa, agar transparansi dan akuntabilitas anggaran benar-benar terjaga.
“Kami minta ada audit menyeluruh agar tidak ada penyimpangan, dan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Emplawas maupun pihak Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya terkait desakan tersebut. (EW-26)
Komentar