Seputar Maluku
Home » Berita » Komisi II DPRD Provinsi Maluku Desak Pertamina Aktifkan Kembali SPBU di MBD

Komisi II DPRD Provinsi Maluku Desak Pertamina Aktifkan Kembali SPBU di MBD

TIAKUR, Balobe.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku berhasil mendesak PT Pertamina untuk mengaktifkan kembali sejumlah SPBU yang telah memiliki izin dan bangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Dalam dua hari terakhir, beberapa SPBU yang sempat tidak aktif telah kembali beroperasi menyusul rapat koordinasi Senin (2/2/2026).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, mengatakan hasil rapat dengan pihak Pertamina membuahkan kesepakatan untuk segera mengaktifkan SPBU yang sudah berizin dan memiliki bangunan, meskipun sebagian belum dilengkapi pompa minyak.

“Hasil rapat kami di hari Senin kemarin dengan pihak Pertamina, kami mendesak Pertamina untuk mengaktifkan ada beberapa SPBU yang sudah punya izin dan sudah punya bangunan. Sekalipun belum punya pompa minyak, tetapi kami desak Pertamina untuk mengaktifkan kembali,” ujar Irawadi kepada BalobeNews di penginapan Tiakur Beach Inn, Rabu (4/2/2026).

Irawadi mengungkapkan, dalam dua hari setelah rapat tersebut, beberapa SPBU di MBD yang selama ini tidak aktif sudah mulai beroperasi kembali. Langkah cepat ini menjadi angin segar bagi masyarakat MBD yang mengalami kelangkaan BBM.

“Dua hari kemarin sudah realisasi, ada beberapa SPBU di MBD yang selama ini tidak aktif sudah mulai diaktifkan kembali,” jelasnya.

Disperidakop MBD Bersihkan Pasar Tiakur

Komisi II DPRD Provinsi Maluku berkomitmen mengawal proses perizinan dan pembangunan SPBU, baik yang bersifat kompak maupun reguler. Irawadi menegaskan, pihaknya akan memanggil pihak mana pun yang menyulitkan proses tersebut, termasuk pemerintah daerah jika terkendala masalah perizinan.

“Kami akan kawal terkait dengan perizinan dan pembangunan SPBU, baik itu kompak maupun reguler. Kami akan kawal terus, di pihak mana yang menyulitkan termasuk dengan pemerintah daerah terkait dengan perizinan kami akan panggil ketika ada kesulitan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. BBM ini kebutuhan yang sangat krusial,” tegasnya.

Irawadi menegaskan bahwa masalah BBM di MBD menjadi prioritas Komisi II untuk terus diawasi dan diperjuangkan demi kelancaran aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar. (*enos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement