TIAKUR, Balobe.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Perum Bulog Maluku untuk membahas kelangkaan beras di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Pembagian jatah beras yang hanya 3 kilogram per keluarga, jauh di bawah standar, menjadi catatan serius bagi lembaga legislatif provinsi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Bulog Maluku setelah menyelesaikan kunjungan dan pengawasan tahap pertama di lima kabupaten, yakni Maluku Barat Daya, Kepulauan Kei Tanimbar (KKT), Maluku Tengah, Buru Selatan, dan Tual.
“Pasti kami panggil Bulog Maluku. Kami baru terima informasi juga tadi malam terkait dengan kelangkaan beras ini. Pembagian jatah beras ini sudah di bawah standar 3 kilo satu keluarga, maka ini jadi catatan pihak Bulog,” tegas Irawadi kepada BalobeNews di penginapan Tiakur Beach Inn, Rabu (4/2/2026).
Irawadi menjelaskan, pihaknya sebelumnya pernah memanggil Bulog yang menyatakan ada rencana membangun gudang di MBD. Menurut informasi dari Bulog, Pemda MBD telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4 hektare untuk pembangunan gudang tersebut. Namun, setelah dikonfirmasi kepada pihak-pihak di MBD, mereka mengaku tidak mengetahui rencana tersebut.
“Sebelumnya kami pernah memanggil Bulog dan memang Bulog punya perencanaan membangun gudang di Maluku Barat Daya. Menurut informasi dari pihak Bulog, Pemda MBD sudah menyiapkan lahan kurang lebih 4 hektar, tetapi setelah kami konfirmasi dari teman-teman yang ada di sini mereka juga tidak tahu,” ungkapnya.
Kelangkaan beras di Kota Tiakur, ibu kota Kabupaten MBD, menjadi catatan penting Komisi II. Irawadi menekankan bahwa fungsi utama Bulog adalah menetralisir harga pangan dan sembako di lapangan, meskipun saat ini mereka masih fokus pada persoalan beras.
Rapat pemanggilan Perum Bulog Maluku akan dilaksanakan setelah seluruh rangkaian kunjungan kerja di lima kabupaten di Provinsi Maluku selesai. Dalam rapat tersebut, Komisi II akan mendalami penyebab kelangkaan beras dan mendesak solusi konkret untuk mengatasi persoalan distribusi pangan di wilayah kepulauan. (*enos)
Komentar