TIAKUR, Balobe.com – DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Maluku Barat Daya (MBD) mengeluarkan desakan keras kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Pemerintah Provinsi Maluku, agar segera meresmikan dan memfungsikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa dan Pasar Hnyoli Lieta demi kepentingan masyarakat MBD.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPC GMNI Maluku Barat Daya, Ridolof Loimalitna, kepada Balobe.com, Rabu (16/4/2026). Menurutnya, dua infrastruktur strategis itu telah lama berdiri namun tanpa kejelasan operasional yang memadai sebuah kenyataan yang dinilai sebagai bentuk pengabaian negara terhadap masyarakat di wilayah perbatasan.
SKPT Moa merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari program pengembangan kawasan perikanan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Fasilitas ini dirancang menjadi pusat pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan lokal. Namun bertahun-tahun berlalu, fungsinya belum optimal. Senasib dengan SKPT, Pasar Hnyoli Lieta yang seharusnya menjadi pusat perdagangan masyarakat MBD juga belum beroperasi secara penuh.
“Negara tidak boleh hanya membangun lalu pergi. SKPT Moa dan Pasar Hnyoli adalah janji kepada rakyat MBD. Janji itu harus ditepati sekarang, bukan menunggu momentum politik.” tegas Ridolof
GMNI MBD menilai, ketidakfungsian kedua fasilitas itu bukan semata soal teknis administratif, melainkan cermin dari lemahnya koordinasi lintas kementerian dan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mendesak pusat. Sementara itu, nelayan dan pelaku usaha kecil terus menanggung biaya ekonomi yang besar akibat ketiadaan sarana pengolahan dan pemasaran yang layak.
“Setiap hari nelayan kami harus menjual ikan dengan harga murah karena tidak ada cold storage yang berfungsi, tidak ada pasar yang representatif. Sementara fasilitas mewah itu berdiri megah tapi kosong. Ini ironi yang menyakitkan,” tegas Ridolof.
Lebih lanjut, Ridolof menyebut ketidakfungsian SKPT Moa sebagai kerugian ganda. Pertama, kerugian material karena aset negara senilai miliaran rupiah dibiarkan mangkrak. Kedua, kerugian sosial karena potensi ekonomi masyarakat nelayan yang seharusnya bisa terangkat justru terhambat. Di sisi lain, posisi MBD sebagai kabupaten perbatasan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia seharusnya menjadikan pengembangan sektor perikanannya sebagai prioritas geopolitik dan ekonomi nasional.
GMNI MBD secara eksplisit mengarahkan tanggung jawab kepada tiga pihak. Pertama, KKP di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang dinilai harus memberikan kepastian operasional dan anggaran pengelolaan. Kedua, Pemerintah Provinsi Maluku yang wajib mengadvokasi kebutuhan daerah kepada pusat secara lebih agresif. Ketiga, Pemerintah Kabupaten MBD yang perlu mempersiapkan sumber daya manusia dan regulasi lokal agar fasilitas itu tidak kembali terbengkalai begitu resmi dibuka.
“Kami bukan sekadar meminta peresmian simbolis. Kami meminta fungsionalisasi nyata yang terukur. Ada program, ada anggaran operasional, ada SDM pengelola, ada pasar yang terhubung. Baru itu namanya negara hadir,” ujar Ridolof menegaskan.
GMNI MBD juga mendorong agar pemerintah daerah segera membentuk tim percepatan fungsionalisasi SKPT yang melibatkan unsur nelayan, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan multipihak ini dinilai krusial agar pengelolaan fasilitas tidak berakhir dengan masalah yang sama seperti sebelumnya.
Desakan GMNI MBD ini muncul di tengah sorotan nasional terhadap sejumlah fasilitas SKPT di berbagai wilayah 3T yang mengalami nasib serupa dibangun dengan dana besar namun tak kunjung optimal.
“Kalau fasilitas ini terus dibiarkan, sama saja pemerintah membangun monumen kemiskinan, bukan monumen pembangunan.”pungkasnya.
Desakan DPC GMNI MBD untuk segera memfungsikan SKPT-Moa dan Pasar Nyolilieta mencerminkan aspirasi masyarakat yang telah lama menanti manfaat dari pembangunan infrastruktur bernilai miliaran rupiah tersebut. Kedua fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan, memperbaiki rantai distribusi perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten MBD.
BALOBE.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung BALOBE.com di Akun Media Sosial dan di Whatsapp Chanel sekarang
Komentar