TIAKUR, Balobe.com – SEJUMLAH fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dalam kondisi rusak dan memerlukan perbaikan segera. Fasilitas tersebut meliputi SD Negeri Wulur di Kecamatan Damer, SMP Negeri Ilmarna di Pulau Luang, Puskesmas Bebar Kumur di Kecamatan Damer, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Desa Ahanari di Kecamatan Babar Timur.
Ketua DPRD Kabupaten MBD, Petrus A. Tunay, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur pendidikan dan kesehatan tersebut. Namun, kendala anggaran menjadi hambatan utama dalam realisasi perbaikan.
“Terkait dengan pendidikan dan kesehatan, roh yang sama, kita harus segera menyelesaikan masalah ini,” ujar Tunay kepada Balobe.com di ruang kerjanya, Kamis (12/2/2026).
Tunay menjelaskan, DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk menekan percepatan perbaikan fasilitas-fasilitas tersebut. Langkah ini diambil setelah DPRD menerima laporan dari masyarakat dan melakukan verifikasi fakta di lapangan.
“Kemarin kami sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan untuk mempresur ini, tetapi kembali ke anggaran tadi,” katanya.
Ia menambahkan, meski terkendala anggaran, DPRD dan pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti laporan masyarakat berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Kita tetap akan mempresur sesuai dengan informasi laporan masyarakat dan fakta di lapangan. Kita keterbatasan dengan anggaran,” tegasnya.
Tunay meminta masyarakat bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk memproses perbaikan fasilitas-fasilitas tersebut. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah infrastruktur tidak dapat dilakukan secara instan mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Kami minta maaf kepada rakyat, berikan kesempatan untuk kita berproses. Tidak segampang membalik telapak tangan dengan kondisi keuangan hari ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti dampak kebijakan pemerintah pusat yang menarik seluruh kewenangan ke pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mengganggu pelayanan umum seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat secara personal.
“Bukan saja pelayanan umum, tetapi secara personal ekonomi rakyat juga terganggu. Inflasi ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, seluruh kewenangan ditarik ke pusat,” paparnya.
Kerusakan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan MBD menjadi perhatian serius mengingat aksesibilitas yang terbatas. Kondisi geografis kepulauan membuat masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan layanan dasar di pulau masing-masing.
SD Negeri Wulur dan SMP Negeri Ilmarna yang rusak berpotensi mengganggu proses belajar mengajar siswa. Sementara kerusakan Puskesmas Bebar Kumur dan PKM Desa Ahanari dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, terutama di wilayah terpencil.
DPRD MBD kini tengah mengupayakan solusi anggaran untuk merealisasikan perbaikan fasilitas-fasilitas vital tersebut. Tunay menjanjikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperjuangkan penyelesaian masalah infrastruktur pendidikan dan kesehatan meski terkendala keterbatasan dana. (*enos)
Komentar