Daerah
Home » Berita » Efisiensi Anggaran Pusat Tunda Pembangunan Jalan di Pulau Sermata

Efisiensi Anggaran Pusat Tunda Pembangunan Jalan di Pulau Sermata

TIAKUR, Balobe.com – PEMBANGUNAN jalan di Pulau Sermata yang mencakup Desa Rotnama, Lelang, dan Mahaleta terpaksa tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Petrus A. Tunay, mengaku pemerintah daerah kesulitan merealisasikan pembangunan infrastruktur karena beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mencapai Rp170 miliar.

“Kami DPRD dengan pemerintah daerah sudah berupaya untuk perbaiki jalan itu, tetapi saat efisiensi anggaran dilakukan dari pemerintah pusat, dia berpengaruh bukan hanya di Pulau Sermata tetapi seluruh wilayah kena efisiensi anggaran itu,” ujar Tunay kepada Balobe.com di ruang kerjanya, Kamis, (12/2/2026).

Tunay menjelaskan, persoalan bermula ketika pemerintah pusat membuka lapangan kerja melalui program P3K. Kabupaten MBD mendapatkan kuota terbesar, namun setelah Surat Keputusan (SK) ditetapkan, pemerintah pusat mengembalikan kewajiban pembayaran gaji P3K kepada pemerintah daerah.

“Setelah SK ditetapkan, pemerintah pusat mengembalikan untuk daerah membayar gaji P3K. Maka kita harus cari uang sekitar Rp170 miliar untuk bayar gaji P3K,” jelasnya.

Beban finansial bertambah berat karena dana Transfer Pusat juga dipotong lebih dari Rp100 miliar. Kondisi ini berdampak langsung pada rencana pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, dan puskesmas di seluruh wilayah MBD.

Kejati Maluku Terima Mobil Tahanan Taktis Baru

“Kalau pemerintah pusat yang membayarkan gaji P3K, maka dana yang tadi itu kita sudah bisa gunakan untuk pembangunan jalan. Risiko pemerintah daerah harus membayar itu, dana Transfer Pusat juga dipotong lagi Rp100 miliar lebih. Itu yang membuat pengaruh terhadap rencana pembangunan jalan, jembatan, dan juga gedung sekolah, puskesmas,” papar Tunay

Ia menambahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) MBD juga masih memprihatinkan dan belum berjalan secara baik sehingga pemerintah daerah kesulitan mencari sumber pendanaan alternatif.

Meski demikian, Tunay menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan pembangunan jalan di Pulau Sermata. Ia mencontohkan urgensi pembangunan menjelang tiga momentum gerejawi besar yang akan berlangsung di Jemaat GPM Rotnama, yakni Konferda AMGPM Daerah Luang Sermata, Sidang Klasis GPM Luang Sermata, dan Raker YPPK Cabang Luang Sermata.

“Hari ini dibutuhkan, contoh mau kegiatan tiga moment gerejawi tinggal beberapa waktu lagi akan terjadi di Jemaat GPM Rotnama. Ini pembangunan jalannya milyaran,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti proyek-proyek pemerintah pusat yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, namun tidak menyebutkan dampaknya terhadap anggaran daerah secara spesifik.

Mendagri Tito: Kades dan Camat Tak Ikut WFH

Sebagai putra asli Pulau Sermata, Tunay menyatakan kesediaannya bertanggung jawab menuntaskan pembangunan jalan tersebut. Namun, ia meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.

“Saya sebagai putra daerah asli sana, saya siap bertanggung jawab kalau itu anggaran ada kita kerjakan. Tetapi kalau tidak ada anggaran, kita tidak mungkin memaksakan keadaan. Bukan saja Pulau Sermata tetapi semua kecamatan dan desa yang ada di Maluku Barat Daya yang harus kita lihat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, program pemerintah daerah dan visi misi Bupati MBD terganggu akibat kebijakan pemerintah pusat tersebut. Tunay meminta rakyat memberikan waktu dan memahami kondisi yang tengah dihadapi.

“Kami meminta rakyat, coba memberikan ruang waktu, harus mengerti keadaan ini. Kita tidak mengabaikan untuk membangun jalan-jalan itu,” ujarnya.

Untuk memberikan gambaran besaran anggaran yang dibutuhkan, Tunay menyebutkan bahwa pembangunan jalan lapen (lapis penetrasi) sepanjang 1 kilometer saja memerlukan anggaran lebih dari Rp1 miliar, belum lagi jalan hotmix yang mencapai Rp3,5 miliar per kilometer.

Pemprov Maluku Dorong Percepatan Proyek Strategis Blok Masela

“Contoh pembangunan jalan lapen saja 1 kilo, anggarannya sudah Rp1 miliar lebih, itu belum hotmix. Kalau jalan hotmix Rp3,5 miliar sekian. Untuk itu kami minta maaf kepada rakyat, kami minta bersabar untuk kami memproses, pasti ada waktu untuk kita tuntaskan,” pungkasnya. (*enos) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement