TIAKUR, Balobe.com – KOMISI 3 DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bersama DPRD Provinsi Maluku telah menemui Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta untuk memperjuangkan revisi trayek Kapal Sabuk Nusantara 104 dan 87 agar kembali menyinggahi Pulau Luang, Kroing, dan Wetar yang hilang dalam Surat Keputusan (SK) 2026.
Ketua DPRD Kabupaten MBD, Petrus A. Tunay, mengungkapkan permasalahan bermula saat pengusulan trayek kapal dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Setelah usulan disampaikan, dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang ternyata menghilangkan beberapa pulau dari trayek awal.
“Pada awal diusulkan trayek kapal itu ada Pulau Luang, Kroing, Wetar dan seterusnya. Tetapi setelah FGD selesai, Pulau Luang, Kroing dan Wetar dalam trayek kapal itu tidak ada lagi,” ungkap Tunay kepada Balobe.com di ruang kerjanya, Kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, DPRD dan pemerintah daerah baru mengetahui perubahan tersebut setelah SK Dirjen Perhubungan Laut tahun 2026 terbit. Hal ini mengejutkan karena pada 2025 trayek kapal masih normal mencakup pulau-pulau tersebut.
Penghilangan beberapa pulau dalam trayek kapal disebabkan pertimbangan estimasi waktu 14 hari dan anggaran. Namun menurut Tunay, argumentasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil dan fakta di lapangan.
“Karakteristik pulau-pulau kami tidak terlalu berjauhan. Contoh dari Kapal Sabuk Nusantara 104 dan 87, dari Pulau Sermata ke Pulau Lakor melalui Pulau Luang tidak membelok, tidak butuh waktu dan anggaran banyak, hanya mampir sebentar karena suka tidak suka kapal itu melewati Pulau Luang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tunay menegaskan pentingnya Pulau Kroing disinggahi karena menjadi pelabuhan alternatif saat musim barat. Sementara untuk Pulau Luang dan Wetar, aksesibilitas transportasi sangat krusial bagi masyarakat.
Setelah mengetahui perubahan trayek, Komisi 3 DPRD MBD melakukan serangkaian rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta General Manager PT Pelni. Dari rapat tersebut terungkap bahwa keputusan trayek ditetapkan dalam kegiatan FGD yang tidak melibatkan DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Disayangkan pada saat itu kami tidak dilibatkan, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten, lebih khusus untuk Komisi 3,” ujar Tunay
Menanggapi hal ini, DPRD MBD kemudian meminta Dinas Perhubungan Kabupaten MBD untuk melakukan revisi. Bupati MBD mengeluarkan surat usulan yang di dalamnya mencantumkan Pulau Luang, Kroing, dan Wetar. Surat tersebut diserahkan ke Provinsi Maluku dan mendapat dukungan Gubernur untuk ditindaklanjuti.
Puncaknya, delegasi yang terdiri dari Komisi 3 DPRD Kabupaten MBD, Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, KSOP, dan Kepala PT Pelni terbang dari Ambon ke Jakarta menemui Dirjen Perhubungan Laut.
“Kami menyampaikan secara riil dan surat dari Bupati MBD kami serahkan langsung untuk revisi,” kata Tunay
Dalam pertemuan tersebut, Petrus menjelaskan kondisi riil masyarakat kepulauan yang bergantung pada transportasi laut. Ia membantah anggapan bahwa ada kapal lain yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat Pulau Luang.
“Memang benar ada kapal lain yang masuk Luang, tetapi rutenya sangat panjang, kasihan rakyat. Kalau Kapal Sabuk Nusantara 87 sangat cepat ke Ambon, begitu juga Sabuk Nusantara 104 sangat cepat ke Kupang. Kapal-kapal ini sangat mengakomodir kepentingan masyarakat karena ada anak-anak sekolah di Kupang dan Ambon,” jelasnya.
Tunay juga menjawab pertanyaan Dirjen terkait jumlah penduduk dan potensi daerah. Ia menjelaskan bahwa meski jumlah penduduk di pulau-pulau tersebut tidak sebanyak Pulau Jawa, namun aksesibilitas menjadi persoalan utama.
“Apakah orang sakit harus pikul berenang? Maka satu-satunya harus ada kapal perintis ini. Kalau bicara soal sumber daya alam, Maluku Barat Daya punya potensi. Pulau Luang punya potensi luar biasa, Pulau Wetar tambangnya luar biasa,” tegasnya.
Dirjen Perhubungan Laut menanggapi positif usulan revisi tersebut, meski belum memberikan kepastian waktu. Tunay optimis perjuangan DPRD akan membuahkan hasil.
“Kami tidak bisa berjanji besok atau lusa, tetapi akan menunggu keputusan Dirjen Perhubungan Laut. Pada prinsipnya kami dari DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Komisi 3 akan mengawal terus trayek Kapal Sabuk Nusantara,” ujarnya.
Sebagai pimpinan lembaga, Tunay mengaku sangat prihatin terhadap kondisi ekonomi rakyat, transportasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang terdampak akibat hilangnya trayek kapal ke pulau-pulau terpencil tersebut. Ia berkomitmen terus memperjuangkan kepentingan masyarakat MBD hingga revisi trayek kapal terwujud.
(*enos)
Komentar