(Foto: VQ)
Tiakur, BalobeNews.com – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) MBD Ridolof Loimalitna memastikan akan menggelar demonstrasi jilid kedua pada Kamis (28/8/2025) di dua lokasi sekaligus: Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Keputusan ini diambil sebagai langkah lanjutan pengawalan aspirasi terkait nasib ribuan tenaga P3K yang belum ada kejelasan
Rencana aksi kedua ini disampaikan Loimalitna di Taman Kota Tiakur usai demonstrasi pertama di DPRD MBD, Senin (25/8/2025), setelah organisasi mahasiswa tersebut menyerahkan surat pemberitahuan resmi kepada Polres MBD.
Demonstrasi jilid kedua ini merupakan eskalasi dari aksi sebelumnya yang hanya menargetkan gedung DPRD. Kali ini, GMNI memperluas target dengan mengepung dua instansi pemerintahan sekaligus, menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap seluruh jajaran eksekutif dan legislatif daerah.
Keputusan menggelar aksi di dua tempat berbeda mencerminkan strategi baru organisasi mahasiswa dalam menekan pemerintah daerah. Kantor Bupati dipilih karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) yang bertanggung jawab atas proses pelantikan P3K berada di bawah kendali eksekutif.
DPRD MBD sebelumnya telah memberikan komitmen melalui Wakil Ketua I Johand A. Mose untuk menggelar rapat khusus bersama BKPSDM pada Rabu (27/8/2025). Rapat tersebut dijanjikan akan terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi dalam penyelesaian permasalahan P3K.
Meski ada komitmen dialog dari DPRD, GMNI tetap mempertahankan rencana aksi sebagai bentuk pengawalan aspirasi. Organisasi mahasiswa ini menilai perlu ada tekanan berkelanjutan untuk memastikan komitmen politik diterjemahkan menjadi tindakan konkret.
Ketua DPC GMNI MBD Ridolof Loimalitna menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mengawal permasalahan P3K. “Demonstrasi jilid I sudah kami laksanakan dan kami dari GMNI akan mengawal terus melalui Demonstrasi Jilid II yang akan digelar pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, yang akan dilaksanakan di dua tempat: Kantor Bupati dan DPRD.”
“Ini sebagai bagian dari mengawal aspirasi kami sampai tuntas. Selesai aksi kami langsung buat surat ke Polres untuk hari Kamis kami tetap laksanakan aksi demonstrasi,” lanjut Loimalitna dengan tegas.
Loimalitna menambahkan kami melihat ini merupakan sebuah ketidakmampuan Lembaga DPRD dalam mendorong penyelesaian polemik seleksi PPPK Kab. MBD dikarenakan adanya kepentingan politik, kepentingan emosional maupun upaya pemaksaan kepentingan bagi-bagi kuota,” ungkapnya.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demonstrasi Hendry Lekipera menjelaskan perkembangan dialog dengan DPRD. “Sesuai dengan kesepakatan dari DPRD dengan kami setelah penyerahan pernyataan sikap itu, Wakil Ketua I Johand A. Mose mengatakan hari Rabu mereka DPRD akan melaksanakan rapat khusus bersama pihak BKPSDM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan rapat yang dilaksanakan nanti terbuka untuk umum.
“Kami GMNI akan melaksanakan Seruan Aksi Damai Jilid II untuk mengawal aspirasi kami sebagai bentuk kepedulian serta upaya menyampaikan aspirasi masyarakat dan tenaga P3K kepada DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya,” kata Lekipera.
Rencana demonstrasi jilid kedua lanjut Lekipera di dua lokasi sekaligus menunjukkan GMNI tidak puas dengan komitmen verbal dari DPRD dan menginginkan hasil konkret. Strategi tekanan ganda terhadap eksekutif dan legislatif mencerminkan pemahaman bahwa penyelesaian masalah P3K membutuhkan koordinasi kedua lembaga.
Jadwal rapat khusus DPRD dengan BKPSDM pada Rabu mendatang akan menjadi ujian kredibilitas komitmen politik yang telah diberikan. Jika rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan tegas, demonstrasi Kamis dipastikan akan berlangsung dengan intensitas lebih tinggi.
Eskalasi konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di MBD jika tidak segera ditemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Dengan batas waktu BKN yang semakin mendesak, tekanan terhadap pemerintah daerah akan terus meningkat hingga nasib ribuan tenaga P3K mendapat kepastian,” pungkasnya mengakhiri. (EW-26)
Komentar