TIAKUR, Balobe.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar Rapat Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 sekaligus penyusunan Rencana Aksi SPM 2025-2029. Rapat di Ruang PUPRPKP, Senin (19/1/2026), menekankan pentingnya peningkatan capaian SPM dengan target status dari warna hitam menuju kuning, hijau, hingga biru.
Asisten III Setda MBD, Yafet Lelatobur, menyampaikan forum ini strategis untuk menyepakati evaluasi capaian SPM dan perkembangan penyusunan dokumen Rencana Aksi SPM lima tahun ke depan. Ia menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian pimpinan daerah untuk seluruh perangkat daerah pengampu SPM.
Lelatobur menjelaskan, capaian SPM Tahun 2025 perlu terus ditingkatkan dan menjadi perhatian serius enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu SPM. Penyelesaian target SPM yang seharusnya berakhir pertengahan Desember 2025 masih belum tuntas di beberapa OPD. Selain itu, dokumen Rencana Aksi SPM 2025-2029 wajib diselesaikan paling lambat Januari 2026 dan dikoordinasikan dengan Bagian Tata Pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama tim, terutama peran kepala bidang sebagai pemilik data, sementara admin bertugas melakukan penginputan yang telah direview Inspektorat Daerah.
“Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati hari ini, khususnya terkait capaian SPM tahun 2025 dan penyusunan dokumen rencana aksi SPM lima tahun ke depan,” ujar Lelatobur. Dikutip news. malukubaratdayakab.go.id
Lelatobur menegaskan peningkatan indeks SPM dengan target status capaian dari warna hitam menuju kuning, hijau, hingga biru akan dapat diwujudkan jika diperkuat dengan Perjanjian Kinerja (PK). “Untuk diketahui, capaian SPM Triwulan IV Tahun 2025, berdasarkan hasil evaluasi sekretariat tim penerapan SPM, capaian SPM Triwulan IV Kabupaten MBD secara umum mencapai 93,62 persen,” jelasnya.
Rapat evaluasi ini menjadi momentum penting bagi Pemkab MBD untuk memastikan seluruh OPD pengampu SPM menyelesaikan target yang telah ditetapkan. Dengan capaian triwulan IV yang mencapai 93,62 persen, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan penyelesaian dokumen rencana aksi yang komprehensif untuk lima tahun mendatang. (*BN-01)
Komentar