Tiakur, Balobe.com – Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) se-Pemda Maluku tahun 2025. Pencapaian ini ditandai dengan perolehan skor 96,5 dalam kategori Digital Maju, melompat dari posisi ketiga yang diraih tiga tahun berturut-turut.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten MBD, Johana V. Johansz, mengungkapkan capaian tersebut saat meluncurkan dua inovasi digital sekaligus di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP), Rabu (3/12/2025). Kedua inovasi itu adalah e-MBLB untuk pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, serta SPARTA-BMD untuk pengelolaan aset daerah.
“Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan dan memantau pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta mengukur perbandingan elektronifikasi di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya,” kata Johansz dalam High Level Meeting Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah.
Lompatan prestasi MBD terlihat signifikan. Pada 2022, kabupaten ini mencatat indeks 70,0 dengan kategori maju di peringkat ketiga. Tahun 2023 dan 2024, indeks meningkat menjadi 92,3 dan 92,2 dengan kategori digital, namun masih bertengger di posisi ketiga. Tahun 2025, MBD berhasil menggeser posisi dua kabupaten lain di Maluku dengan indeks 96,5.
Keberhasilan ini tak lepas dari kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang intensif sepanjang 2025. Dari aspek proses, TP2DD telah melaksanakan enam kali High Level Meeting dengan dua kali dipimpin langsung kepala daerah, tujuh kali capacity building, dan 12 kali literasi masyarakat melalui media sosial melampaui target maksimal yang ditetapkan.
Dari sisi outcome, elektronifikasi pembayaran pajak daerah semester pertama 2025 didominasi kanal EDC dengan penerimaan Rp3,09 miliar atau 60,11 persen dari total, disusul agen bank Rp1,08 miliar (21,08 persen), dan m-banking Rp620,29 juta (12,06 persen). Untuk retribusi daerah, kanal EDC juga mendominasi dengan Rp2,22 miliar atau 72,28 persen, sementara pembayaran tunai hanya 1,89 persen.
Meski begitu, transaksi belanja daerah masih menghadapi tantangan. Belanja pegawai, modal, bunga, bantuan sosial, dan tak terduga telah dilakukan nontunai, namun belanja barang dan jasa masih didominasi transaksi tunai.
Dalam Championship TP2DD 2024 tingkat kabupaten se-Nusantara wilayah Maluku, MBD menempati posisi kedua dengan total skor 65,81. Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi juara dengan skor sempurna 100. MBD unggul dalam aspek outcome dengan skor 82,28, namun masih perlu perbaikan pada aspek proses yang hanya meraih 14,58.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Johansz.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) MBD per 31 Oktober 2025 mencapai Rp13,9 miliar atau 56 persen dari realisasi 2024 sebesar Rp31,66 miliar. Badan Pendapatan Daerah menyumbang penerimaan terbesar dengan Rp12,01 miliar, sementara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencatat realisasi hampir sempurna 99 persen dibanding tahun sebelumnya.
Peluncuran kedua inovasi digital ini diharapkan semakin memperkuat posisi MBD sebagai kabupaten terdepan dalam transformasi digital di Maluku, sekaligus membuka jalan menuju pelayanan publik yang lebih efisien dan akuntabel,” pungkasnya. (*Enos)
Komentar