JAKARTA, Balobe.com – Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya mengungkapkan sejumlah persoalan krusial pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pekan lalu Rabu, (21/1/2026). Minimnya kesejahteraan guru hingga ancaman penutupan satuan pendidikan PAUD menjadi sorotan utama.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten MBD, Remon Amtu, memaparkan tiga temuan lapangan yang menghambat kualitas pendidikan di wilayah kepulauan tersebut.
Pertama, rendahnya tunjangan khusus guru di daerah 3T dan ketiadaan rumah dinas layak huni. Kondisi ini memicu keengganan guru melaksanakan tugas atau justru mengajukan mutasi ke perkotaan.
Persoalan kedua, menyangkut sarana prasarana yang memprihatinkan. Kerusakan gedung sekolah, keterbatasan komputer dan akses internet, aliran listrik yang belum menyala 24 jam, hingga minimnya perpustakaan, laboratorium dasar, dan sanitasi standar kesehatan.
“Hal ini membuat para guru kesulitan mengakses Platform Merdeka Mengajar dan pelaksanaan Asesmen Nasional, termasuk program digitalisasi pendidikan berupa Papan Interaktif Digital,” ujar Remon.
Persoalan ketiga, Yang paling mengkhawatirkan, berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 yang meniadakan gaji guru PAUD dari Dana Desa. Kebijakan ini mengancam penutupan seluruh satuan pendidikan PAUD di Kabupaten MBD.
“Kami meminta penambahan kuota program revitalisasi bangunan fisik PAUD, SD, dan SMP tahun 2026, serta perhatian khusus dari pemerintah pusat karena masih banyak bangunan fisik yang sudah tidak layak,” kata Remon kepada pejabat Ditjen.
Komisi II DPRD Kabupaten MBD juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret atas laporan Dinas Pendidikan setempat untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah 3T.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Anthonias Lowatu, Hendrita Jermias, Gelion Tumangken, dan Roy Darno Masdila, anggota Komisi II DPRD Kabupaten MBD. (*enos)
Komentar