TIAKUR, Balobe.com – BICARA tentang demokrasi tentunya butuh partisipasi. Dan partisipasi yang baik perlu pencerahan di mana pendidikan pemilih merupakan jalan tengah dalam proses mencerdaskan pemilih di segalah segman. Tujuan utamanya agar supaya meminimalisir konflik social ditengah proses tahapan pemilu/pemilihan.
Samuel P. Huntington (Political Decay 1965) mendevinisikan partisipasi pemilih menjadi dua bagian. Yang pertama, Mobalized Participation atau Partisipasi Yang Dimobilisasi atau Digerakan, didorong, dipimpin atau diinstruksikan oleh pihak lain seperti partai politik, tim sukses atau pejabat pemerintah. Baik atau buruknya partisipasi semacam ini, tergantung pada pesan politik si pengarah.
Dengan demikian, kata Huntington partisipasi semacam ini karaterisknya tidak bersifat sukarela melainkan partisipan digerakan untuk ikut serta tanpa pengetahuan yang memadai, dan motivasi dari pemilih seringkali didasari oleh loyalitas, rasa hormat ataupun ketakutan terhadap pemimpin/penguasa.
Kejadian seperti ini umumnya melibatkan warga yang kurang berpendidikan, atau kelompok masyarakat pedesaan yang dimobilisasi oleh elite poilitik, konteksnya sering terjadi di dalam system otoriter atau di negara berkembang di mana partai politik berusaha menguasai suara secara terorganisir.
Kedua, Otonomus Partiscipation atau Paertisipasi Yang Otonom yang pada prisipnya merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam politik dengan kesadaran, kehendak dan inisiatif sendiri. Partisipasi semacam ini merupakan model partisipasi yang di idamkan oleh negara demokrasi dengan tingkat pengetahuan masyarakatnya yang memadai.
Karakteristik pemilih sering dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, sehingga motivasi pemilih sadar akan hak dan kewajiban politiknya, serta yakin bahwa partisipasi mereka akan memebawah dampak pada kebijakan pemerintah. Umumnya dilakoni oleh kelas menengah, kelompok berpendidikan atau warga perkotaan yang sadar akan hak politiknya. Partisipasi semacam ini berfungsi sebagai indicator efektifnya komunikasi politik dan sosialisasi politik dalam sebuah system demokrasi.
Hal ini sejalan dengan demokrasi yang didevinisikan oleh Bertrand Russel yang mengatakan bahwa demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak mereka salahkan.
Karena memang Pemilu bukan akhir dari proses demokrasi namun merupakan permulaan kontrak social antara pemilih dengan politisi dalam jangka waktu lima tahun setelah terpilih, sepanjang itu proses demokrasi terus berjalan, sehingga ketika terjadi sumbatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat tentu gampang memicu ketegangan social, kerena rakyat (pemilih) merasa dikhianati.
Di tengah dinamika alam demokrasi, partai politik merupakan pihak yang berkepentingan menggait simpati rakyat sebisa mungkin dengan cara dan strateginya masing-masing. Hal tersebut devinisikan oleh Jennifer Lees-Marshment, Ia menggunakan istilah Market Oriented Party (MOP) di mana proses partai politik melakukan riset tentang apa yang diinginkan oleh pemilih (Market Intelligence) sehingga mendesain kebijakan serta menyiapkan kandidat (figure) yang diinginkan (product design) setelah itu mengorganisir partai untuk mendukung produk desainnya (internal communication) hingga kemudian menyampaikan produk kepada pemilih (communication) supaya pada akhirnya produk tersebut memenuhi janji kampanye saat terpilih (delivery). Nyambung dengan pendapat seorang ahli marketing politik yakni ; Philip Kotler, Ia memisahkan pengertian yang mendalam antara Sales dan Marketing, di mana Sales hanya berorientasi pada berapa banyak produk yang terjual (product oriented) sedangkan marketing berfokus pada kepuasan pelanggan (market oriented).
Dengan demikian, sudah barang tentu demokrasi merupakan hak rakyat (pemilih) dan rakyatlah yang berhak menagi janji politik sepanjang menjabat hingga akhir masa periode. Dan kalaupun janji-janjinya tidak duwujudkan, hal tersebut menjadi bahan evaluasi sepanjang lima tahun berjalan.
Hal ini sejalan dengan pidatonya Abraham Lincoln pada tanggal 19-Nov-1863, Ia mengatakan bahwah sesungguhnya Demokrasi adalah Pemerintahan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat (government of the people, in the people, and for the people). Dari divinisi di atas, sudah terang benderang bahwa memang seharusnya pemerintah mendapatkan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat dan dijalankan atau dipilih oleh rakyat melalui demokrasi seperti pemilu sehingga tujuan pemerintah adalah untuk melayani dan menyejahterakan pemilih sepanjang diberi mandat oleh rakyat.
Oleh karena itu, pemberian suara di TPS saat Pemilu bukan berarti proses demokrasi telah selesai. Saya berharap kepada pemilih yang kemarin telah menggunakan hak pilihnya tetap aktif berkomunikasi dengan wakil-wakil mereka yang saat ini menduduki jabatan legislatf, baik itu di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kenapa? Untuk memastikan apa yang di kampanyekan oleh mereka pada saat tahapan kampanye bisa bisa terrealisasi. Ini tidak sekedar dampak terhadap psikoligi politik pemilih, tapi juga berkaitan dengan demokrasi yang berdampak (impactful democracy) atau pemilu yang berdampak (impactful elections) (Idham Holik).
Pemilu merupakan sarana pengalihan kekuasaan dari tangan rakyat kepada calon pejabat pemerintah (politisi), sehingga tugas pemilih adalah mengidentifikasi dengan baik apakah calon-calon tersebut memang benar-benar tidak mengingkari janjinya, apakah para kontestan benar-benar punya integritas, apakah janji-janji terbut rasional atau kah tidak, ataukah memang para kontestan hanya ingin berkuasa justru dengan agenda lain, inilah tugas pemilih yang sesungguhnya dari segala segmen.
Penulis: A. L. Keriapy
Komentar