Tiakur, Balobe.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menjadi pelopor penerapan sistem evaluasi digital mandiri dengan meluncurkan Tolok Ukur Kematangan Organisasi dalam Penilaian Evaluatif Digital Mandiri (Tokopedia). Langkah ini dinilai berani karena pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baru diterbitkan akhir 2024.
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfostaper) Kabupaten MBD resmi mengimplementasikan instrumen ini untuk mengukur tingkat kematangan digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berbeda dengan platform belanja daring, Tokopedia versi MBD merupakan alat ukur kemampuan transformasi digital birokrasi.
“Inovasi ini menjadi langkah berani karena pedoman evaluasi SPBE baru saja diterbitkan pada akhir tahun 2024 lewat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE,” ujar Kepala Bidang E-Government Diskominfostaper Kabupaten MBD, Hanock R.R. Malaira, Kamis (2/10/2025).
Malaira menegaskan bahwa Tokopedia bukan sekadar mengikuti regulasi, tetapi menjadi upaya proaktif agar birokrasi digital MBD menjadi pelopor implementasi SPBE di Indonesia. Sebagai langkah awal, Diskominfostaper menggelar bimbingan teknis bagi operator website OPD yang dipilih sebagai penilai digital internal karena memiliki kompetensi digitalisasi memadai.
Mekanisme penilaian dilakukan secara mandiri oleh masing-masing OPD, kemudian hasilnya beserta bukti pendukung diserahkan kepada Diskominfostaper. Tim Penilai SPBE melakukan verifikasi, menandatangani hasil penilaian bersama OPD, serta menerbitkan laporan reviu dan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti.
“Ini langkah baru yang penuh tantangan, tapi juga peluang. Kita berani memulai lebih awal agar birokrasi digital di MBD tidak hanya mengikuti tetapi juga menjadi pelopor dalam implementasi SPBE,” kata Malaira.
Hingga kini, sembilan OPD telah menyelesaikan penilaian dengan hasil bervariasi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP memperoleh nilai tertinggi 2,43 dengan level Terkelola. Disusul Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai 2,05 (Terkelola), serta Diskominfostaper sendiri dengan nilai 2,00 (Terkelola).
Sementara enam OPD lainnya masih berada pada level Rintisan, antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga (1,73), Sekretariat DPRD (1,68), Dinas Pertanian dan Pangan (1,65), Dinas Pariwisata (1,55), Bagian Administrasi Pemerintahan Setda (1,55), dan Bagian Hukum Setda (1,47).
Malaira menjelaskan, variasi tingkat kematangan digital ini menjadi cermin bagi setiap OPD untuk mengetahui posisinya dan menentukan strategi peningkatan ke depan. Komitmen keberlanjutan program diperkuat dengan berbagai regulasi, mulai dari Keputusan Bupati hingga Keputusan Kepala Dinas.
“Komitmen ini diperkuat dengan berbagai regulasi baik Keputusan Bupati hingga Keputusan Kepala Dinas sehingga keberlanjutan Tokopedia tidak lagi diragukan. Instrumen ini akan menjadi mekanisme resmi dalam pemantauan dan evaluasi SPBE di Kabupaten MBD,” ungkapnya.
Dengan evaluasi berkala, Malaira berharap setiap OPD mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan skor SPBE daerah secara menyeluruh. Ia meyakini keberanian memulai inovasi ini akan membawa birokrasi MBD lebih maju menuju pemerintahan digital yang modern dan responsif.
“Keberanian memulai langkah baru inilah yang akan membawa birokrasi MBD lebih maju. Tokopedia adalah bagian kecil dari gerakan besar menuju pemerintahan digital yang modern dan responsif,” tutup Malaira. (BN-26)
About the Author
