Tiakur, BalobeNews.com – Ratusan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa jilid keempat di halaman Kantor DPRD Kabupaten MBD dengan membakar pisang dan ikan sebagai bentuk protes simbolik. Sekitar 65 aktivis mendesak DPRD segera mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Bupati agar melantik 178 calon PPPK yang tertunda akibat belum selesainya proses penelusuran Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Rabu (1/10/2025).
Aksi dramatis ini merupakan eskalasi dari serangkaian demonstrasi sebelumnya yang menuntut kepastian nasib 178 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap I dan II yang belum dilantik sejak ditetapkan sebagai peserta seleksi. Para calon pegawai ini terjebak dalam persoalan administrasi yang masih dalam proses penelusuran Pansus DPRD.
Aksi pembakaran pisang dan ikan di depan kantor DPRD memiliki makna simbolis yang kuat dalam konteks budaya lokal. Pisang dan ikan merupakan sumber pangan utama masyarakat Maluku Barat Daya yang berbasis kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan. Pembakaran kedua komoditas ini mencerminkan protes terhadap nasib para calon PPPK yang “dibakar” harapannya akibat ketidakpastian administratif.
Di bawah terik matahari, massa aksi yang dipimpin oleh tiga koordinator lapangan – Hendrik Lekipera, Alfrens Lelau, dan Rudolf Loimalitna – menyuarakan tuntutan melalui pengeras suara. Tangisan dan seruan memenuhi udara, melambangkan frustrasi dan harapan ratusan CPPPK yang nasibnya terhenti akibat tertundanya pelantikan.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan meningkatnya ketidaksabaran masyarakat terhadap lambannya proses administratif. Meskipun pada demonstrasi sebelumnya pimpinan DPRD dan Pansus telah menyatakan dukungan untuk pelantikan semua CPPPK, hingga saat ini belum ada rekomendasi resmi yang dikeluarkan kepada Bupati.
Status 178 CPPPK yang tertunda ini menjadi persoalan serius karena menyangkut masa depan ratusan keluarga yang telah menggantungkan harapan pada pengangkatan sebagai ASN. Ketidakpastian yang berlarut-larut menimbulkan tekanan psikologis dan ekonomi bagi para calon pegawai yang sudah dinyatakan lulus seleksi.
GMNI sebagai organisasi mahasiswa dengan basis massa yang kuat di MBD terus mengawal isu ini dengan berbagai bentuk aksi. Aksi simbolis pembakaran pisang dan ikan menunjukkan kreativitas dalam menyampaikan pesan politik tanpa melakukan tindakan destruktif terhadap fasilitas publik.
Berdasarkan informasi di lapangan, massa aksi menyuarakan tuntutan mereka melalui pengeras suara dengan suasana emosional tinggi. “Tangisan dan seruan memenuhi udara, melambangkan harapan ratusan CPPPK yang nasibnya terhenti akibat tertundanya pelantikan,” demikian suasana yang teramati selama aksi berlangsung.
Para koordinator lapangan yang terdiri dari Hendrik Lekipera, Alfrens Lelau, dan Ridolf Loimalitna memimpin massa dalam menyuarakan desakan kepada DPRD untuk segera mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Bupati.
Aksi pembakaran pisang dan ikan di depan Kantor DPRD MBD mencerminkan eskalasi tekanan publik terhadap lambannya penyelesaian masalah pelantikan PPPK. Metode protes simbolis ini menunjukkan frustrasi yang memuncak namun tetap dalam koridor aksi damai tanpa merusak fasilitas publik.
DPRD kini menghadapi tekanan untuk segera menyelesaikan tugas Pansus dan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Bupati. Semakin lama ketidakpastian ini berlangsung, semakin besar potensi eskalasi aksi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Penyelesaian cepat dan transparan terhadap status 178 CPPPK yang tertunda menjadi kunci untuk meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen ASN di Kabupaten MBD.
(BN-26)
About the Author
