
Pemberian Makan Bergizi Gratis(MBG) kepada Siswa-Siswi SD, SMP, SMA, SMK burupa Mi Instan. Jumat 8 Agustus 2025. (Foto: Enos)
Tiakur, BalobeNews.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maluku Barat Daya menuai sorotan setelah menu yang disajikan kepada siswa SD, SMP, SMA, dan SMK berupa mi instan pada Jumat (8/8/2025). Pemberian mi instan di empat wilayah yakni Tiakur, Patti, Wakarleli, dan Kaiwatu dinilai tidak sesuai dengan standar gizi program nasional yang seharusnya menerapkan konsep 4 sehat 5 sempurna.
Pantauan BalobeNews.com di lapangan menunjukkan distribusi mi instan kepada ratusan siswa di keempat wilayah tersebut berlangsung seperti biasa, namun menimbulkan keprihatinan terkait kualitas gizi yang diterima anak-anak. Program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat sejatinya bertujuan menyediakan makanan bergizi seimbang untuk mengatasi masalah gizi pada kelompok rentan, khususnya anak-anak usia sekolah.
Dari segi kandungan nutrisi, mi instan terbukti tidak memenuhi standar makanan bergizi yang dipersyaratkan dalam program MBG. Produk olahan ini mengandung tinggi karbohidrat, garam, dan lemak, namun rendah serat dan protein. Lebih mengkhawatirkan lagi, mi instan mengandung berbagai bahan pengawet seperti TBHQ (Tertiary-Butyl Hydroquinone), natrium benzoat, dan natrium metabisulfit yang dapat menimbulkan masalah kesehatan jika dikonsumsi berlebihan.
Konsumsi mi instan secara rutin berpotensi menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada anak-anak, mulai dari obesitas, gangguan pencernaan, hipertensi, hingga masalah ginjal. Risiko penyakit jantung dan bahkan kanker lambung juga mengancam jika pola konsumsi ini berlanjut dalam jangka panjang.
“Jangan pakai dalih bahwa harus ganti menu sehingga anak-anak tidak bosan. Ini bukan soal variasi menu, tapi bicara soal MBG yang anggarannya diberikan langsung dari pemerintah pusat dan harus sesuai dengan standar. Menu yang diberikan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan,” tegas sumber media ini yang mengetahui seluk-beluk program MBG.
Sumber media ini menegaskan bahwa alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menurunkan kualitas gizi. “Jangan berdalih bahwa anggaran sudah menipis. Ini bicara soal MBG yang di dalamnya ada menu 4 sehat 5 sempurna. Standar ini tidak bisa dikompromikan,” lanjutnya.
Program MBG seharusnya memprioritaskan penyediaan makanan dari sumber-sumber alami seperti sayuran segar, buah-buahan, protein hewani, dan sumber karbohidrat kompleks. Konsep ini melibatkan pelaku kuliner lokal dan ahli gizi untuk memastikan kualitas serta kecukupan nutrisi sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
Langkah yang seharusnya diambil Pemerintah adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program MBG di lapangan. Perlu ada koordinasi yang lebih baik dengan ahli gizi dan penyedia makanan lokal untuk memastikan menu yang disajikan memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna.
Selain itu, transparansi penggunaan anggaran MBG juga perlu diperkuat dengan melibatkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk komite sekolah dan masyarakat. Pemerintah juga disarankan untuk melakukan pelatihan kepada pengelola dapur MBG di setiap wilayah agar memahami standar gizi yang harus dipenuhi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dapur MBG Kabupaten Maluku Barat Daya terkait kontroversi pemberian mi instan dalam program yang seharusnya menyajikan makanan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak Indonesia. (Enos-26)
Kalwedo…
Kepada Yth. Redaksi BalobeNews,
Saya, sebagai salah satu pembaca tabloid Bapak dari kalangan masyarakat, merasa bahwa data yang Bapak sajikan kurang tepat dan berpotensi menyesatkan pembaca. Informasi yang disampaikan tidak benar, tidak akurat, dan tidak berimbang dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.
Bapak hanya melihat foto menu mie dan langsung berasumsi bahwa makanan tersebut tidak sesuai dengan standar gizi nasional 4 Sehat 5 Sempurna. Penilaian tersebut keliru. Makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru diawasi oleh ahli gizi bersertifikat, disesuaikan dengan petunjuk teknis, dan memperhatikan komposisi karbohidrat, protein, dan kalsium sesuai kebutuhan anak sekolah.
Selain itu, pengelolaan MBG diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan laporan pertanggungjawaban keuangannya disampaikan setiap hari kepada Presiden RI.
Berdasarkan isi tabloid Bapak, saya menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bapak Redaksi telah menghasut pembaca dengan memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bapak menyebut MBG tidak melakukan evaluasi, kekurangan anggaran, dan tidak berkoordinasi dengan pihak berkompeten—padahal pernyataan tersebut tidak akurat.
3. Data yang Bapak sajikan tidak berimbang, karena mengabaikan fakta tingginya harga pangan dan terbatasnya pasokan lokal di daerah.
Seharusnya, Bapak mendukung program Presiden RI untuk anak-anak negeri ini, serta mengajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan dewan dan dinas dalam mengawasi dan memberikan bantuan kepada petani sebagai penyangga ekonomi kuhsusnya pangan yang ada. Dengan demikian, kabupaten akan menjadi kuat dalam ketahanan pangan nasional dan ekonomi masyarakat.
Kiranya Bapak dapat lebih bijak, Memberikan Edukasi dan mempertimbangkan kebenaran data sebelum menyampaikan informasi kepada publik.
Sekian, dan terima kasih.
Hormat saya, Masyarakat MBD Kalwedo…