Jakarta, BalobeNews.com – Sekretaris Dewan Tahfidz DPC PKB Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Karel Lilai Helnia, mengungkapkan sejumlah permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Keluhan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Santika, Jakarta Barat, 22-24 Juli 2025.
Akses Transportasi Sangat Terbatas
Karel memaparkan bahwa transportasi menjadi persoalan utama bagi masyarakat MBD yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Keterbatasan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses pendidikan hingga distribusi kebutuhan pokok.
Untuk mencapai Jakarta dari MBD, masyarakat harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Hanya tersedia satu pesawat yang melayani rute tersebut, sehingga tiket harus dipesan jauh-jauh hari sebelumnya. Sementara jika menggunakan jalur laut, perjalanan ibu kota provinsi dapat memakan waktu hingga tujuh hari.
Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau juga pergerakan internal. Warga dari wilayah perbatasan seperti Pulau Marsela dan Luang memerlukan waktu minimal dua hari untuk mencapai ibu kota kabupaten. Bahkan dengan menggunakan kapal cepat, perjalanan tersebut masih memakan waktu sekitar 12 jam.
Program MBG Belum Menyentuh Seluruh Wilayah
Dampak keterbatasan transportasi juga berpengaruh pada pelaksanaan program-program pemerintah di daerah tersebut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat belum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat MBD.
Dari 117 desa dan satu kelurahan yang ada di MBD, program MBG hanya berjalan di ibu kota kabupaten. Sementara daerah-daerah lainnya belum tersentuh program tersebut karena terkendala distribusi bahan makanan dan logistik.
Persoalan pangan juga menjadi tantangan serius bagi masyarakat setempat. Komoditas seperti telur, ayam, dan sayuran sering mengalami kelangkaan. Meskipun sumber daya ikan melimpah di wilayah tersebut, beras sebagai kebutuhan pokok utama juga sering mengalami kekurangan stok.
Harapan Pada Partai dan Pemerintah Pusat
Karel menyampaikan harapan besar kepada DPP PKB dan anggota DPR RI dari Fraksi PKB untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat di daerah perbatasan. Menurutnya, meski beberapa pejabat tinggi termasuk menteri telah berkunjung ke MBD, dampak nyata dari kunjungan tersebut belum dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pernah mengunjungi wilayah tersebut ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Karel berharap sebagai presiden, Prabowo dapat mewujudkan janjinya menjadikan MBD sebagai kawasan perlindungan negara yang strategis.
Oh ya, kebetulan kami di sini diundang oleh DPP, agendanya Bimtek DPRD sekaligus Harlah. Kami dari Maluku Barat Daya, daerah penjaga NKRI, berpapasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Perjalanan ke sini sangat sulit, tapi undangan DPP harus kami hadiri,ujar Helnia kepada BalobeNews, Rabu (23/7/2025).
“Transportasi itu persoalan utama. Pesawat ke sana hanya satu, jadi tiket harus dipesan jauh-jauh hari. Kalau lewat laut, dari sana ke ibu kota provinsi bisa memakan waktu hingga tujuh hari,” jelasnya.
“Program bantuan MBG hanya berjalan di ibu kota kabupaten. Di luar itu tidak terasa. Persoalan pangan sangat berat. Telur, ayam, sayuran sering habis. Kalau ikan memang banyak, tapi beras juga sering kosong,” ungkapnya.
“Kami harap PKB bisa membantu perjuangan ini. Masyarakat kami sudah lama ingin merasakan dampak positif dari kunjungan para pejabat. Termasuk saat Pak Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan dulu, dia sudah pernah turun ke sana. Kami harap sebagai Presiden, dia bisa kembali datang dan mewujudkan janjinya menjadikan MBD sebagai kawasan pertahanan negara,” katanya.
Keluhan yang disampaikan Helnia mencerminkan tantangan pembangunan di daerah terdepan Indonesia. Sebagai wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI, MBD memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Solusi komprehensif terhadap permasalahan transportasi dan distribusi pangan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Kehadiran perwakilan MBD lanjut Helnia dalam forum nasional PKB diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara aspirasi daerah perbatasan dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat. Hal ini sejalan dengan komitmen partai politik untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang berada di garis depan pertahanan negara,” pungkasnya. (EW-26)
About the Author
