Tiakur, BalobeNews.com – Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Petrus A. Tunay menyoroti permasalahan kemiskinan yang masih tinggi mencapai 27,95 persen dalam sambutan peringatan HUT ke-17 Kabupaten MBD di ruang Paripurna DPRD Tiakur, Sabtu (19/7/2025). Meski mengapresiasi penurunan dari 28,78 persen, Tunay menilai progres pengentasan kemiskinan belum maksimal dan memerlukan kebijakan lebih terobosan.
Kritisi Kualitas SDM dan Lapangan Kerja
Dalam sambutannya, Tunay mengungkap data mengejutkan tentang kondisi sumber daya manusia di MBD. Berdasarkan data BPS 2025, komposisi angkatan kerja menurut pendidikan terakhir masih didominasi tamatan SD sebesar 40,71 persen, diikuti SMA 30,15 persen, SMP 16,04 persen, dan perguruan tinggi hanya 13,10 persen.
“Kondisi tersebut membawa persepsi buruk bagi daerah Maluku Barat Daya. Angkatan kerja masih didominasi tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,” tegas Tunay mengkritisi kondisi pendidikan daerah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) MBD tercatat 67,68 persen, menempatkannya sebagai yang terendah dari 10 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku. Fakta ini menjadi catatan kritis Ketua DPRD kepada Pemerintah Daerah.
Sejarah Panjang Perjuangan Pemekaran
Tunay juga mengingatkan sejarah panjang pembentukan Kabupaten MBD yang dimulai dari semangat perkumpulan Selatan Daya sebelum Indonesia merdeka. Perjuangan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat mencapai puncaknya ketika DPR RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten MBD pada 21 Juli 2008.
“Cita-cita para pendahulu (The Founding Fathers) sebagai cikal bakal terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya tetap membara di hati masyarakat Selatan Daya,” ungkap Tunay mengenang perjuangan para pendiri daerah.
Perjalanan administrasi pemerintahan dimulai Desember 2008 di Wonreli karena Tiakur masih dalam penyiapan infrastruktur. Baru pada 26 November 2012, ibu kota pemerintahan resmi dipindahkan ke Tiakur, Kecamatan Pulau Moa sesuai Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2008.
Apresiasi Prestasi, Dorong Peningkatan PAD
Meski memberikan catatan kritis, Tunay mengapresiasi berbagai pencapaian Pemkab MBD. Untuk keenam kalinya, daerah ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
“Atas nama pribadi dan lembaga DPRD, kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati beserta jajarannya atas semua pencapaian ini,” puji Tunay.
Prestasi lainnya termasuk Juara 1 Paritrana Award tingkat Provinsi Maluku dan Peringkat 1 penerapan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) se-Provinsi Maluku, menjadikan MBD model transformasi birokrasi digital.
Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan
Ketua DPRD merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mempercepat pembangunan. Pertama, diperlukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih signifikan. Kedua, peningkatan kualitas serta sarana prasarana pendukung pendidikan. Ketiga, penyediaan lapangan pekerjaan memadai bagi pencari kerja.
“Kami mendukung Pemerintah Daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai sektor berpotensi, salah satunya mewajibkan semua badan usaha korporasi baik bidang energi, pertambangan dan lainnya memiliki kantor perwakilan di Maluku Barat Daya,” usul Tunay.
Komitmen DPRD Jalankan Tiga Fungsi
Tunay menegaskan komitmen DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan optimal. Dalam fungsi legislasi, DPRD akan menghasilkan peraturan daerah berpihak kepentingan masyarakat. Fungsi anggaran memastikan penggunaan APBD efektif dan efisien. Sementara fungsi pengawasan mengawal jalannya roda pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD. Peran aktif seluruh masyarakat sangat penting,” tegas Tunay mengajak partisipasi publik.
Dengan tema “Baku Kele Untuk MBD Maju”, Tunay berharap momentum HUT ke-17 menjadi titik awal meningkatkan semangat gotong royong membangun MBD yang dicintai. “Tema ini bukan sekadar retorika atau slogan tanpa makna, tetapi mengandung ajakan gotong royong bersama-sama membangun serta mencerminkan semangat kolektif, cinta tanah air, dan komitmen kemajuan daerah,” pungkasnya optimis.
Tantangan ke Depan
Di usia 17 tahun yang menandakan transisi menuju kedewasaan, MBD kini memiliki 17 kecamatan dengan 117 desa dan 1 kelurahan. Sebagai daerah otonom mandiri, MBD dapat mengurus prospek pembangunan dari ujung Ustutun Pulau Liran sampai ujung Serili Pulau Masela dalam bingkai semangat Kalwedo.
Tunay menutup sambutan dengan mengajak seluruh stakeholder menjadikan momentum ini untuk merefleksikan capaian dan mengevaluasi kekurangan yang ada. “Dengan semangat kebersamaan, kita optimis Maluku Barat Daya akan terus maju dan berkembang,” tutupnya penuh harapan. (EW-26)
About the Author
